Ini Alasan Panitera PN Jakut Ajukan Praperadilan di PN Jakpus

Suara.com - Panitera Pengadilan Jakarta Utara Rohadi telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tindakan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gugatan praperadilan tersebut tercatat dengan No. 12/PID/PRAD/2016/PN.JKT.PST. Adapun sidang perdana praperadilan melawan KPK yang seharusnya digelar pada hari ini, ditunda hingga dua minggu kedepan yakni pada Selasa (26/7/2016).

Kuasa hukum Rohadi, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan alasan kliennya mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Jakarta Pusat dikarenakan berdasarkan Kitab Undang-undang Pidana, bahwa praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Selain itu kata Tonin, praperadilan juga tak harus dilakukan di pengadilan wilayah termohon yakni dalam hal ini KPK, yang letaknya berada di Jakarta Selatan.

"Jadi dalam kitab UU Pidana jelas (disebutkan) praperadilan diajukan terhadap ketua pengadilan negeri dan menyebutkan alasannya, hanya itu saja. Jadi tidak ada dibilang di pengadilan negeri yang membawahi wilayah dari termohon, itu nggak ada," ujar Tonin kepada wartawan di Pengadilan Negeri Pusat, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Menurutnya lingkup KPK merupakan lingkup secara nasional. Jadi setiap tersangka KPK diperbolehkan untuk mengajukan gugatan di wilayahnya masing-masing.

"KPK itu kan lingkup nasional dari seluruh nusantara, misalnya orang yang ditangkap di Papua dia datang ke Jakarta untuk praperadilan ya nggak mungkinlah, di sana (Papua) boleh,"ucapnya.

Lebih lanjut, Tonin menambahkan, pihaknya memilih PN Jakarta Pusat karena telah memiliki dasar hukum.

"Jadi kalau ini, kami dasar hukumnya ada, tidak ada ketentuannya harus di domisili karena KPK itu nasional," kata Tonin.

Adapun materi gugatan yang diajukan kata Tonin terkait dengan penangkapan, penetapan Rohadi sebagai tersangka, penahanan, penggeladahan, serta kewenangan KPK untuk menangkap Rohadi sebagai seorang panitera pengganti di pengadilan.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang dalam kasus dugaan suap peringanan vonis Saipul Jamil di PN Jakut. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Panitera PN Jakarta Utara Rohadi, kakak kandung Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, dan dua pengacara Saipul, Bertha Natalia dan Kasman Sangaji.

Mereka ditangkap KPK lantaran telah bertransaksi suap untuk mengurangi hukuman buat Saipul. Saat penangkapan, KPK menyita Rp250 juta yang diduga berasal dari Saipul. Sementara, uang yang dijanjikan dalam suap ini sebesar Rp500 juta.

Diketahui, Saipul baru saja dijatuhi vonis tiga tahun penjara oleh PN Jakut dalam perkara pencabulan terhadap remaja pria dibawah umur yang membelitnya. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Rohadi jadi tersangka penerima suap. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagai diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sedangkan Bertha, Kasman, dan Samsul sebagai pihak pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.