Jika Reshuffle, Golkar dan PAN Diusulkan Geser Menteri Nonparpol

Suara.com - Wacana reshuffle kabinet kerja yang akan terjadi dalam waktu dekat santer bergulir. Selain pertimbangan kinerja, masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan partai pendukung pemerintah disebut-sebut mengancam posisi sejumlah menteri di kabinet.

Yang menjadi sorotan dari reshuffle kali ini adalah menteri-menteri di bidang ekonomi yang kebetulan semuanya dari kalangan nonpartai politik. Kinerja mereka dianggap paling lemah dan perekonomian nasional dinilai stagnan.

Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan, kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika reshuffle dilakukan terhadap menteri dari kalangan nonparpol.

Menurut dia, jika Golkar dan PAN akan mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri nonparpol-lah yang seharusnya digeser sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid.

"Kalau Golkar mau ngincar jatah parpol, benturannya akan keras, apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Sebetulnya dia aman ambil posisi nonparpol," kata pendiri Polcomm Institute itu, di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Heri menambahkan, ada 20 seats (kursi) menteri nonparpol dan semuanya merupakan posisi strategis. Bahkan komposisi kabinet saat ini masih didominasi dari kalangan non-parpol. Sebab menteri dari parpol hanya berjumlah 14 menteri, padahal dukungan dan fungsi parpol dalam memperkuat pemerintahan sangat besar dan strategis.

"Parpol ini yang keringetan dan punya kursi di DPR. Kalau ngambil porsi menteri nonparpol, tidak ada risiko politiknya," kata Heri.

Saat ini menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis, tapi diganggu dan dirusak terus. Dengan dasar itu, seharusnya jika presiden hendak melakukan reshuffle kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang seharusnya diambil adalah posisi menteri nonparpol dan posisinya juga strategis.

"Jadi sangat realistis ambil jatah nonparpol. Di samping tidak ada benturan politiknya, komposisi sekarang tidak berimbang. Nonparpol 20 menteri, dari parpol hanya 14 menteri. Padahal nyatanya yang keringetan parpol dan punya basis massa dan kekuatan politik di parlemen. Kinerja menteri nonparpol juga terbukti jeblok," tutur Heri.

Ia mengatakan, menteri-menteri di bidang ekonomi terbukti tidak mampu mengeksekusi arahan presiden untuk meningkatkan ekonomi nasional. Ia mencontohkan soal daging saja, meskipun Presiden Jokowi sudah mengultimatum agar harga daging di angka Rp80.000, menteri terkait tidak mampu memberi solusi.

“Soal daging saja sejak mau puasa sampai sekarang harganya malah terus naik,” kata pendiri Pollcomm Institute ini.

Heri menjelaskan, jika dilihat dari sisi kinerja, terbukti menteri-menteri nonparpol terutama yang di bidang ekonomi kinerjanya melempem. Faktanya, ekonomi Indonesia remuk dan daya beli masyarakat turun, harga komoditas hancur, ekspor lemah, impor nambah, harga-harga bahan pokok naik terus.

"Penanganan mudik kacau balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, sehingga harus ada kebijakan tax amnesty," tegasnya.

Ia juga menyebut 12 paket kebijakan ekonomi yang digalakkan pemerintah tidak jalan lantaran para menteri dari nonparpol tidak bisa menerjemahkan dengan implementasi kongkrit arahan presiden. Masih banyak contoh lain yang menunjukkan kinerja menteri nonparpol tidak bisa diandalkan, kata Heri.

"Yang strategis-strategis itu nonparpol, meski kita tahu di belakangnya ada cukongnya, ada afiliasi ke parpol tertentu, dan hanya untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompoknya," kata Heri.

Sebab itu, Heri menilai reshuffle kali ini perlu merombak menteri ekonomi yang sudah terbukti gagal mengimplementasikan nawacita Presiden Jokowi.

“Golkar dan PAN bisa ambil kursi menteri nonparpol itu,” katanya.