- Reshuffle besar kabinet Prabowo diprediksi Oktober.
- Menteri 'titipan' seperti Sri Mulyani & Tito target.
- Prabowo ingin loyalitas komando tunggal di kabinet.
Suara.com - Gejolak di internal kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.
Sebuah gelombang reshuffle besar disebut-sebut tengah disiapkan untuk membersihkan posisi strategis dari menteri yang dianggap bukan 'orangnya' Prabowo.
Langkah ini, menurut Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, merupakan manuver krusial Prabowo dalam melakukan konsolidasi kekuasaan secara penuh.
Target utamanya adalah para menteri yang dinilai sebagai "titipan" dari era pemerintahan sebelumnya.
Dua nama besar yang disebut berpotensi sudah terdepak terdepak adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disebut-sebut menjadi yang selanjutnya.
Menurut Ginting, Prabowo secara perlahan namun pasti akan mencopot para pembantunya yang loyalitasnya tidak tegak lurus kepada dirinya sebagai panglima tertinggi.
"Prabowo akan perlahan-lahan 'menggergaji' orang-orang yang dianggap titipan dari pemerintahan sebelumnya," ujar Ginting dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Rabu (10/9/2025).
Ginting menjelaskan bahwa doktrin kepemimpinan Prabowo berakar kuat pada latar belakang militernya, di mana loyalitas komando adalah harga mati.
Tidak ada ruang untuk loyalitas ganda atau keraguan. Siapapun menteri yang loyalitasnya terbelah atau diragukan, posisinya diyakini berada di ujung tanduk.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Minta Rakyat Jarah Rumah Bahlil dan Lainnya?
Prinsip ini tercermin dari penunjukan sosok yang dikenal sangat loyal kepada Prabowo, Safri Syamsudin, sebagai Menko Polhukam ad interim.
Ini menjadi sinyal jelas bahwa Prabowo hanya menginginkan orang-orang kepercayaannya di lingkaran inti kekuasaan untuk mengamankan agenda-agendanya.
Lebih jauh, Selamat Ginting menilai Prabowo kini sedang memainkan strategi politik yang sulit ditebak dan jauh dari kata konvensional. Presiden disebut tidak akan ragu menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan menteri yang dianggap tidak sejalan.
"Ia menggunakan berbagai cara untuk menggergaji orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengannya, termasuk dengan memanfaatkan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat," kata Ginting.
Pada akhirnya, seluruh manuver politik ini bermuara pada satu tujuan: menciptakan stabilitas pemerintahan yang solid dan tanpa gangguan internal. Prabowo ingin memastikan seluruh gerbong kabinetnya bergerak dalam satu irama dan satu komando.
"Prabowo akan terus menata kabinetnya untuk memastikan bahwa semua menteri yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar loyal dan sejalan dengan visi dan misinya," pungkas Selamat Ginting.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist