Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan halal bihalal di Balai Kota, Senin (11/7/2017). [suara.com/Oke Atmaja]
Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tercatat ada sekitar 72.697 pegawai. Jumlah tersebut terdiri dari PNS non-guru sebanyak 39.913 orang dan PNS guru sebanyak 32.784 orang.
Merasa jumlah PNS terlalau banyak, Pemprov DKI kabarnya akan memangkas PNS di luar guru dan tenaga kesehatan. Menurutnya, jumlah PNS cukup 30.000 pegawai saja.
Bila dihitung saat ini jumlah PNS non-guru mencapai 39.913 orang. Artinya akan dipangkas sebanyak 9.913 pegawai.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memangkas struktur PNS DKI yang dinilai masih gemuk di antaranya yang bekerja di Kantor Wali Kota.
"Di Kantor Wali Kota juga terlalu gemuk kan. Di lapangan kan yang kerja PHL (Pekerja Harian Lepas) sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/7/2016).
Menurut Ahok, gaji yang diterima PNS harus diikuti dengan beban kerja. Imbuh dia, beban kerja PNS sekarang belum seimbang.
"Artinya yang kerja setengah mati ada bagian yang nganggur saja, terima gaji mirip," kata Ahok.
Ahok menjelaskan, perampingan PNS DKI saat ini tengah dievaluasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta.
"Contohnya di Biro KDH dulu, yang ngurusin saya banyak pegawainya. Ngapain? Nanti biro ORB akan kerjain (soal perampingan PNS)," kata Ahok.
Target ingin membuang ribuan PNS, Ahok mengatakan DKI tidak akan menawarkan pegawainya untuk pensiun dini. Ia lebih memilih main pecat kepada PNS yang melakukan kesalahan, misalnya seperti menerima suap maupun korupsi.
"Pokoknya kalau nakal dikit kita pensiunkan saja," kata mantan Bupati Belitung Timur yang menginjak usia 50 tahun itu.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Seharusnya Bijak karena Korban Gusuran Menunggu Momentum
-
Kabel Mesin Presensi Digigit Tikus, Ahok: Apa Diolesin Keju?
-
Angel Cantik Rela Berpanas-panasan Demi Jasa Tukar Duit Pecahan
-
Ahok Sidak Terminal Pulogebang, Keluhannya Banyak Sekali
-
Ini Peristiwa yang Terjadi Usai Jokowi Bagi-bagi Sembako di Depok
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu