Ketua Fraksi Gerindra DPR, Desmon J. Mahesa (kanan). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa belum sependapat dengan pembentukan Panitia Khusus untuk penanganan vaksin palsu. Usulan pembentukan Pansus ini muncul dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Rabu (13/7/2016).
"Saya melihatnya tidak terlalu urgent," ujar Desmon saat dihubungi, Rabu (13/7/2016).
Dia menerangkan, vaksin palsu ini lebih baik ditangani oleh Komisi. Sehingga tidak perlu pembentukan Pansus, namun cukup dengan pembentukan Panitia Kerja.
"Namanya aja Pansus serem, tapi hasil akhirnya lebih bagus Panja, percuma juga kan," kata dia.
Meski demikian, dia menganggap, pembentukan Pansus ini bisa saja dilakukan bila ada kesalahan pada kebijakan pemerintah yang disengaja.
"Tapi kalau ini tidak ada kesalahan, kesengajaan, atau pembiaran yang dilakukan pemerintah, tidak menyasar hal-hal yang urgent, saya bilang ini percuma saja, buang-buang waktu," kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG