Ketua Fraksi Gerindra DPR, Desmon J. Mahesa (kanan). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa belum sependapat dengan pembentukan Panitia Khusus untuk penanganan vaksin palsu. Usulan pembentukan Pansus ini muncul dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Rabu (13/7/2016).
"Saya melihatnya tidak terlalu urgent," ujar Desmon saat dihubungi, Rabu (13/7/2016).
Dia menerangkan, vaksin palsu ini lebih baik ditangani oleh Komisi. Sehingga tidak perlu pembentukan Pansus, namun cukup dengan pembentukan Panitia Kerja.
"Namanya aja Pansus serem, tapi hasil akhirnya lebih bagus Panja, percuma juga kan," kata dia.
Meski demikian, dia menganggap, pembentukan Pansus ini bisa saja dilakukan bila ada kesalahan pada kebijakan pemerintah yang disengaja.
"Tapi kalau ini tidak ada kesalahan, kesengajaan, atau pembiaran yang dilakukan pemerintah, tidak menyasar hal-hal yang urgent, saya bilang ini percuma saja, buang-buang waktu," kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!