Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak mempermasalahkan jika pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI meminta izin untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah.
"Ya kita bukan ada istilah dispensasi. Kalau kamu ada keperluan ya minta izin. Kalau minta izin tentu dikasih iya kan. Kalau kamu mengajukan izin juga akan dikasih kok sama atasan, itu mah nggak perlu diomongin lagi," kata Ahok di Balai Kota, Senin (18/7/2016).
Selain meminta izin, kata Ahok, PNS juga bisa mengambil cuti agar bisa mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah.
"PNS itu punya hak untuk mengambil cuti 12 hari dalam setahun. Terus diantara cuti iya kalau kamu ada keperluan kamu bisa mengajukan izin," kata dia.
Meski demikian, Ahok juga mengaku belum mengetahui berapa banyak PNS yang mengajukan izin untuk mengantarkan anaknya ke sekolah.
"Saya nggak tahu. Dari dulu juga banyak yang mengajukan izin," kata dia.
Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku memperbolehkan Pekerja Harian Lepas (PHL) dan petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PPSU) untuk mengajukan izin agar bisa mengantar anaknya ke sekolah di hari masuk pertama.
"PHL aja PPSU ada 58 ribu boleh izin kok. Jadi sekarang ada keluarga meninggal, harus nganter orang tua sakit, boleh nggak PNS izin? Boleh," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Ahok sempat melarang PNS untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah.
Padahal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan telah memberikan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imbauan Kepada Seluruh Orang Tua untuk Mengantarkan Anaknya di Hari Pertama Masuk Sekolah. Surat yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan kepada setiap Gubernur, Bupati atau Wali Kota di seluruh Indonesia. Hari Pertama Sekolah jatuh pada Senin (18/7/2016).
Namun, akhirnya Ahok kembali menarik ucapannya dan memperbolehkan kepada PNS untuk mengajukan izin agar bisa mengantar anaknya ke sekolah.
"Saya nggak menentang, anak saya pun sekolah internasional. Kalau sekolah internasional hari pertama masuk semua orangtua pasti dipanggil ke sekolah untuk bicara dengan guru. It's okay saja," kata Ahok Jumat (15/7/2016) kemarin.
Berita Terkait
-
Buka Peluang ke World Marathon Majors, Pancasakti Run 2026 akan Dihadiri Ahok hingga Sandiaga Uno
-
Ayah Bunga Zainal Meninggal, Ahok Kirim Karangan Bunga Duka Cita
-
Membaca Ulang Keberagaman di Indonesia dalam Buku Ahok Koboi Jakarta Baru
-
Titip Pesan ke Ahok Lewat Veronica Tan, Pramono Anung: Urusan Sumber Waras Sudah Beres
-
Eks Dirut Pertamina Soal Kesaksian Ahok: Buka Tabir Korupi LNG
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat