Suara.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bertanggung jawab atas peredaran kasus vaksin palsu.
Ketua PB IDI Prof. dr. Ilham Oetama Marsis menilai Kemenkes seolah 'melempar bola' dalam kasus vaksin palsu sehingga citra profesi dokter menjadi tercoreng di mata masyarakat.
"Kemenkes seperti melempar bola dengan memojokkan profesi dokter yang seolah-olah paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Padahal pemerintah punya peran penting untuk melakukan pengawasan secara ketat sehingga peredaran vaksin palsu tidak terjadi," ujarnya pada temu media di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan mewakili Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Prof Marsis juga menekankan bahwa dokter, tenaga kesehatan lain atau fasilitas kesehatan juga merupakan korban dari oknum pemalsu vaksin.
Ia meminta kepada pemerintah untuk tidak membiarkan dokter, tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan, tanpa ada jalan keluar yang ditetapkan.
"Kami berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, secepatnya memulihkan situasi tidak kondusif ini dengan membuat protokol yang baik. Sesegera mungkin menyampaikan kepada publik, jalan keluar terhadap anak-anak yang telah terbukti mendapat vaksin palsu," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah