Suara.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bertanggung jawab atas peredaran kasus vaksin palsu.
Ketua PB IDI Prof. dr. Ilham Oetama Marsis menilai Kemenkes seolah 'melempar bola' dalam kasus vaksin palsu sehingga citra profesi dokter menjadi tercoreng di mata masyarakat.
"Kemenkes seperti melempar bola dengan memojokkan profesi dokter yang seolah-olah paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Padahal pemerintah punya peran penting untuk melakukan pengawasan secara ketat sehingga peredaran vaksin palsu tidak terjadi," ujarnya pada temu media di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan mewakili Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Prof Marsis juga menekankan bahwa dokter, tenaga kesehatan lain atau fasilitas kesehatan juga merupakan korban dari oknum pemalsu vaksin.
Ia meminta kepada pemerintah untuk tidak membiarkan dokter, tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan, tanpa ada jalan keluar yang ditetapkan.
"Kami berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, secepatnya memulihkan situasi tidak kondusif ini dengan membuat protokol yang baik. Sesegera mungkin menyampaikan kepada publik, jalan keluar terhadap anak-anak yang telah terbukti mendapat vaksin palsu," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif