Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan uang Rp2 miliar tidak akan cukup untuk membayar saksi atau pengawas di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Hal itu dikatakan Ahok ketika menanggapi pernyataan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi yang mengakui uang Rp2 miliar yang diterimanya dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja untuk membantunya maju dalam Pikkada DKI Jakarta 2017.
"Kalau Rp2 miliar kemurahan kali. Ya kamu hitung saja saksi di 267 kelurahan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Saat ditanya pendanaan yang akan dibutuhkan dirinya di Pilgub DKI dari mana, mantan Bupati Belitung Timur ini berencana meminta iuran uang dari para pendukungya Rp10.000 per orang.
"Aku mau minta Teman Ahok nyumbang. Satu juta orang kalau nyumbang Rp10 ribu dapat Rp10 miliar," kata Ahok.
Uang tersebut dikatakan Ahok nantinya akan digunakan untuk membayar para saksi atau petugas pengawasan di TPS.
Sejauh ini Ahok sudah didukung oleh tiga partai politik, yakni Nasdem, Hanura dan Golkar. Adapun relawan Teman Ahok yang sudah berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta fotocopi KTP warga Jakarta.
Hingga kini Ahok belum memutuskan maju di Pilkada DKI apakah melalui jalur parpol atau independen. Sebelumnya ia menargetkan keputusnya maju di jalur apa sebelum 3 Agustus 2016.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Dudung Ungkap Alasan Kepala BGN Diganti, Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG
-
Kantor BGN Masih Digeledah Kejagung, Lantai Dua Steril dari Aktivitas Pegawai
-
KPK Amankan Belasan Orang di OTT Imigrasi Jakbar, Dirjen Imigrasi Buka Suara
-
Dadan Dicopot Sebelum Diperiksa Kejagung, Pakar UGM: Biar Penyelidikan Tak Terganjal 'Orang Kuat'
-
Tiket Masuk Ancol Gratis Mulai 8 Juni, Cek Ketentuannya di Sini!
-
Danantara Belum Buka Laporan Keuangan, Koalisi Sipil: Waspada Celah Korupsi Aset Negara!
-
KAI Daop 1 Jakarta: 19 Kereta Dilempari dalam 5 Bulan, Pelaku Mayoritas Remaja
-
Kasus Dugaan Jual Beli Titik MBG, Kejagung Masih Geledah Kantor BGN
-
Tanggapi Kabar Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, Dasco Ungkap DPR Sudah Lama Soroti BGN
-
Kantor BGN Digeledah dan Dadan Hindayana Dikabarkan Ditangkap Kejagung, Begini Respons Dasco