Lebih dari 120 jenazah pendatang, yang tewas setelah mencoba menyeberangi Laut Tengah ke Eropa, terdampar di sekitar Sabratha, Libya barat, pada bulan ini, kata wali kota tersebut pada Minggu (31/7/2016).
Hussein Thwadi mengatakan jenazah itu terdampar tiap hari, dengan 53 jenazah ditemukan dalam satu hari pada pekan lalu.
Libya adalah tempat kedatangan umum bagi perantau, yang mencoba memasuki Eropa melalui jalur laut, banyak di antara mereka lari dari perang, tekanan atau kemiskinan di Sub-Sahara Afrika.
Kekacauan politik dan perang di Libya memberikan lapangan kerja bagi penyelundup, mengelola jaringan perdagangan manusia, yang membawa perantau itu menyeberangi gurun Sahara ke pantai.
Lebih dari 3.000 orang migran diketahui tewas dalam usaha mereka untuk menyeberangi Laut Mediterania pada tahun ini, sekitar tiga dari empat di antaranya hilang saat mencoba mencapai Italia dari Afrika Utara, terutama dari Libya, menurut Organisasi Migrasi Internasional (IOM).
Hampir 90.000 orang migran telah menyeberangi Laut Mediterania ke arah Italia hingga minggu ini, IOM mengatakan, jumlah itu naik 14 persen dari tahun sebelumnya.
Saat jumlah mereka yang mencoba menyeberang dari Libya meningkat pada musim semmi ini, banyak kapal berangkat dari garis pantai dekat Sabratha.
"Keseluruhan pantai Sabratha terbuka," kata Thwadi kepada Reuters melalui telepon, "Terdapat sejumlah aparat yang berpatroli namun mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani krisis ini." "Pendatang gelap ada sebelumnya, namun dengan ketidakamanan dan kekurangan pihak berwenang negara menjadikan krisis itu semakin buruk," tambahnya.
Thwadi mengatakan bahwa kebanyakan jenazah migran yang terdampar pada bulan ini berasal dari negara-negara Sub-Sahara Afrika, meskipun terdapat juga 23 orang warga Tunisia di antaranya. Relawan Bulan Sabit Merah dan pejabat setempat telah memakankan mereka di pemakaman jenazah tidak dikenali di Sabratha, kata dia.
Pemerintah dukungan PBB, yang mencoba membentuk kepemimpinan di Tripoli sejak Maret, mengatakan bahwa penangkalan migrasi menjadi salah satu prioritas mereka.
Namun, pemerintah berjuang untuk mengatur sejumlah tantangan keamanan dan ekonomi yang rumit, dan masih menghadapi perlawanan politik di negaranya.
Thwadi mengatakan bahwa dia telah mengangkat isu itu kepada pemerintahan baru namun belum mendapatkan tanggapan konkrit. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
-
Kabar Terkini Insiden Stasiun Bekasi Timur: 17 Penumpang Dirawat, KAI Siaga Layanan Trauma Healing
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Laga Persija vs Persib Digelar di Samarinda, PT LIB: Bobotoh Tetap Dilarang Hadir!
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN