Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong agar monster dari permainan Pokemon Go dapat ditempatkan di berbagai tempat tujuan wisata. Sehingga mendukung pariwisata sekaligus lebih produktif bagi perekonomian.
"Kalau perlu kita kasih insentif apa itu agar itu (monster pokemon) adanya di Museum nasional, Kota Tua dan tempat-tempat wisata lainnya. Sehingga kita bisa betul-betul membuat ini sesuatu yang produktif," katanya usai acara diskusi Brandz Top 50 Most Valuable Indonesian Brands 2016 di Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Ia mengatakan dirinya telah bertemu dengan Google dua kali, dan bertemu dengan VP Engineering on Maps Google Hugh William di Kantornya, Rabu (10/8) siang.
Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, sepakat untuk bertemu kembali dengan Google dan Niantic, perusahaan pembesut Pokemon Go, untuk membahas pengaturan penempatan para monster Pokemon tersebut, termasuk terkait larangan di objek vital nasional. Permainan Pokemon Go sendiri yang dikembangkan Niantic tersebut menggunakan Google Maps.
Menteri Rudiantara meyakini Pariwisata akan menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan negara setelah pajak. Untuk itu, teknologi informasi dan komunikasi dapat menopang hal itu.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia mengemukakan, pemerintah saat ini tengah membangun jaringan fiber optik sehingga pada 2019 nantinya seluruh ibu kota kabupaten dan kota di Indonesia terkoneksi internet melalui proyek Palapa Ring.
Dengan demikian akan mampu mendukung perkembangan perekonomian digital termasuk mendukung sektor pariwisata menjadi lebih semarak.
Saat ini, Internet di Indonesia tidak merata dan timpang. Menurut Rudiantara, berdasarkan data open signal, di Jakarta, kecepatan unduh internet bisa mencapai 7 Mbps (Megabyte per second).
Kecepatan internet di Jakarta tersebut nomer dua di ASEAN, di bawah Singapura namun mengungguli Bangkok (Thailand) dan Kuala Lumpur (Malaysia). Sementara di wilayah Timur misalnya Papua, kemampuan unduh internet hanya 300 Kbps (Kilobyte per second).
"Sangat lemot," katanya.
Sehingga rata-rata kecepatan internet Indonesia hanya menduduki nomor 4, di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.
"Bahkan kini Vietnam semakin mendekat. Untuk itulah, pemerintah melalui Proyek Palapa Ring mendorong koneksi internet yang lebih baik dan cepat dapat dirasakan di seluruh wilayah Indonesia," katanya. (Antara)
Tag
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu