Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang terus dibicarakan dan tidak akan bisa diberantas jika pemahaman kepada kemiskinan berbeda.
Hal ini disampaikan Djarot dalam sambutan pengarahan kegiatan Rakerda penanggulangan kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta , Kamis (11/8/2016).
"Masalah kemiskinan ini kan masalah yang sangat terus-menerus kita bicarakan, tapi kalau pemahaman kita tidak sama, maka sumber kita juga berbeda-beda, kebijakan itu tidak akan bisa untuk memberantas kemiskinan," ujar Djarot.
Dirinya menuturkan, kemiskinan merupakan sistem sosial yang tidak adil, bukan gejala alam.
"Hemat saya kebanyakan terjadi kemiskinan itu bukan gejala alamiah, kemiskinan itu lebih banyak disebabkan sistem sosial yang tidak adil. Karena Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa menciptakan semua kaya dan cerdas," katanya.
Oleh karena itu mantan Wali Kota Blitar itu menilai kemiskinan sebuah bentuk rekayasa agar bisa dieskploitasi oleh
"Artinya apa, kemiskinan itu bisa jadi merupakan gejala yang dibuat, kemungkinan juga bisa direkayasa masa lalu, diperbanyak orang miskinnya, upaya kegiatannya banyak jadikan proyek ini atau sengaja diciptakan dan negara yang miskin mudah di eksploitasi," jelas Djarot.
Lebih lanjut, Djarot menegaskan semua pihak harus menyamakan persepsi untuk memberantas kemiskinan. Djarot pun menambahkan, DKI Jakarta yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, seharusnya sudah tidak ada lagi warga miskin.
"Oleh karena itu, mengapa ini penting, dalam kemiskinan itu harus kita semua samakan dulu persepsinya, sebagai satu gejala yang ada di Indonesia khususnya di DKI ibukota negara, katanya dilarang keras tidak boleh ada orang miskin.
"Kenapa? karena negeri kita apalagi DKI, dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Ingat itu ada persepsi diantara kita semuanya, meminta pusat pemerintahan, daerah, proses pemiskinan harus segera kita hentikan, supaya sama dari persepsi kita," ungkapnya.
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO