Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan persoalan dua kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar kepada Kementerian Sekretariat Negara.
"Biarlah itu urusan teman-teman di Sekneg," katanya di sela-sela meninjau Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Senin (15/8/2016) sore.
Daripada membahas tentang isu dwi kewarganegaraan Archandra, Wapres lebih suka membicarakan bagaimana hal itu tidak terjadi pada generasi muda Indonesia yang memiliki keahlian tertentu dan tinggal di luar negeri.
"Bagaimana tenaga-tenaga muda di luar negeri dihargai (di dalam negeri) dengan baik lalu ada penyelesaian administratifnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa saat ini Arcandra masih memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga 2017. Archandra pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk dilantik Jokowi sebagai menteri dengan menggunakan paspor Indonesia.
"Kami tegaskan beliau pemegang paspor Indonesia," kata Pratikno.
Saat ditanya mengenai Arcandra yang diisukan sudah disumpah menjadi warga negara Amerika Serikat, Pratikno menolak berkomentar.
"Nanti ditanya ke otoritas yang berkaitan," kata dia.
Pratikno juga mengakui Istana Kepresidenan belum melakukan upaya klarifikasi ke Arcandra mengenai status kewarganegaraannya.
Sejak Sabtu (13/8/2016) pagi, isu tentang kewarganegaran ganda Archandra Tahar menjadi sorotan publik. Saat dilantik pada Rabu (27/7), Arcandra sudah memegang paspor Amerika Serikat setelah melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan mengucapkan sumpah setia kepada AS.
Oleh karena Indonesia belum mengakui dwi kewarganegaraan maka secara hukum Arcandra dinilai sudah kehilangan status WNI-nya.
Bahkan, disebutkan, sebulan sebelum menjadi warga negara AS, Februari 2012, Arcandra mengurus paspor RI kepada Konsulat Jenderal RI di Houston, AS, dengan masa berlaku lima tahun. Tercatat, sejak Maret 2012, Archandra melakukan empat kunjungan ke Indonesia dengan menggunakan paspor AS.
Namun, saat Archandra dilantik sebagai Menteri ESDM, dia menggunakan paspor RI yang secara hukum sudah tak sah dipakainya. (Antara)
Berita Terkait
-
Bahlil Paparkan 3 Langkah Pemerintah Antisipasi Krisis Energi
-
Dwi Kewarganegaraan akan Diterapkan di Indonesia, Siapa yang Bisa Dapat Kesempatan ini?
-
Harga BBM Naik, Ini Warga RI yang 'Halal' Beli Bensin Subsidi
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
-
Jumhur Hidayat Tiba di Istana Dikabarkan Jadi Menteri LH: Banyak Tugas, Harus Kerja Keras
Terkini
-
Resmi Dilantik Jadi KSP, Dudung Masih Rangkap Jabatan Penasihat Khusus Presiden
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Bisikan Prabowo yang Bikin Rocky Gerung Tertawa-tawa di Istana: Pokoknya Ada
-
Jelang May Day, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Outsourcing dan Satgas PHK
-
Jumhur Hidayat Masuk Kabinet, Tegaskan Dirinya Bukan Terpidana
-
Tak Berkutik! 2 Pelaku Teror Air Keras di Cengkareng Diringkus Usai Aksinya Viral
-
KAHMI Minta Laporan ke Jusuf Kalla Dicabut, Doli: Jangan Diadu Domba
-
MBG Jadi Andalan, Cak Imin Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan
-
Cash For Work Jadi Bagian Strategi Satgas PRR, 658 Lokasi Sudah Bebas Lumpur