Suara.com - Angota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra Tahar dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi, Ruhut tidak berani membeberkan dua kelompok yang dia maksud.
"Ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra ini mundur. Mereka tidak ngaca dulu ingin jadi menteri ESDM. Siapa orangnya, aku tidak enak ngomong. Nanti dikira dari aku. Aku dikira bikin kegaduhan baru lagi," kata Ruhut di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Ruhut kemudian menyebut nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Kalian lihat saja di TV yang paling ngotot siapa. Salah satunya Effendy Simbolon. Kalian tahulah yang lain, jangan gue yang bilang. Kalau Effendi Simbolon ya karena dia nyerang gue, ya gue bilang saja," ujar Ruhut.
"Kalau yang lain itu takut nyerang gue, kalau mereka nyerang gue langsung gue balik saja," Ruhut menambahkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari politisi PDI Perjuangan yang namanya disebut Ruhut.
Arcandra dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Presiden Joko Widodo karena bermasalah dengan kewarganegaraannya. Dia tercatat memiliki paspor Indonesia dan Amerika Serikat.
Arcandra merupakan menteri yang tercepat menjabat, hanya 20 hari.
Sinyal dari Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Arcandra masih memiliki peluang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri.
"Oh bisa, oh iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik, Indonesia, tentu lebih jelas tentu lebih pasti terbuka bagi dia," kata Jusuf Kalla di MPR.
Menurut Jusuf Kalla hal tersebut merupakan solusi terbaik.
Jusuf Kalla mengatakan masalah dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra sekarang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah dengan mendasarkan pada revisi UU Kewarganegaraan. Menurut Jusuf Kalla masalah dwi kewarganegaraan merupakan hal yang lumrah.
"Memang lagi dibicarakan soal dwi kewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini. Selalu orang dua hal, ada pergerakan orang talenta dari negara-negara berkembang ke maju, kemudian untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian ada sebagian kembali lagi ke negaranya, seperti Arcandra. Tentu seperti Arcandra itu sebenarnya karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara (sana)," tutur Jusuf Kalla.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?