Suara.com - Angota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra Tahar dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi, Ruhut tidak berani membeberkan dua kelompok yang dia maksud.
"Ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra ini mundur. Mereka tidak ngaca dulu ingin jadi menteri ESDM. Siapa orangnya, aku tidak enak ngomong. Nanti dikira dari aku. Aku dikira bikin kegaduhan baru lagi," kata Ruhut di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Ruhut kemudian menyebut nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Kalian lihat saja di TV yang paling ngotot siapa. Salah satunya Effendy Simbolon. Kalian tahulah yang lain, jangan gue yang bilang. Kalau Effendi Simbolon ya karena dia nyerang gue, ya gue bilang saja," ujar Ruhut.
"Kalau yang lain itu takut nyerang gue, kalau mereka nyerang gue langsung gue balik saja," Ruhut menambahkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari politisi PDI Perjuangan yang namanya disebut Ruhut.
Arcandra dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Presiden Joko Widodo karena bermasalah dengan kewarganegaraannya. Dia tercatat memiliki paspor Indonesia dan Amerika Serikat.
Arcandra merupakan menteri yang tercepat menjabat, hanya 20 hari.
Sinyal dari Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Arcandra masih memiliki peluang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri.
"Oh bisa, oh iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik, Indonesia, tentu lebih jelas tentu lebih pasti terbuka bagi dia," kata Jusuf Kalla di MPR.
Menurut Jusuf Kalla hal tersebut merupakan solusi terbaik.
Jusuf Kalla mengatakan masalah dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra sekarang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah dengan mendasarkan pada revisi UU Kewarganegaraan. Menurut Jusuf Kalla masalah dwi kewarganegaraan merupakan hal yang lumrah.
"Memang lagi dibicarakan soal dwi kewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini. Selalu orang dua hal, ada pergerakan orang talenta dari negara-negara berkembang ke maju, kemudian untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian ada sebagian kembali lagi ke negaranya, seperti Arcandra. Tentu seperti Arcandra itu sebenarnya karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara (sana)," tutur Jusuf Kalla.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
Terkini
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji
-
Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Yakin Tak Ditahan: Silfester Saja Masih Bebas!
-
Pulihkan Nama Baik, Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Dua Guru Korban Kriminalisasi Asal Luwu Utara
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa