Suara.com - Angota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra Tahar dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi, Ruhut tidak berani membeberkan dua kelompok yang dia maksud.
"Ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra ini mundur. Mereka tidak ngaca dulu ingin jadi menteri ESDM. Siapa orangnya, aku tidak enak ngomong. Nanti dikira dari aku. Aku dikira bikin kegaduhan baru lagi," kata Ruhut di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Ruhut kemudian menyebut nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Kalian lihat saja di TV yang paling ngotot siapa. Salah satunya Effendy Simbolon. Kalian tahulah yang lain, jangan gue yang bilang. Kalau Effendi Simbolon ya karena dia nyerang gue, ya gue bilang saja," ujar Ruhut.
"Kalau yang lain itu takut nyerang gue, kalau mereka nyerang gue langsung gue balik saja," Ruhut menambahkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari politisi PDI Perjuangan yang namanya disebut Ruhut.
Arcandra dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Presiden Joko Widodo karena bermasalah dengan kewarganegaraannya. Dia tercatat memiliki paspor Indonesia dan Amerika Serikat.
Arcandra merupakan menteri yang tercepat menjabat, hanya 20 hari.
Sinyal dari Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Arcandra masih memiliki peluang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri.
"Oh bisa, oh iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik, Indonesia, tentu lebih jelas tentu lebih pasti terbuka bagi dia," kata Jusuf Kalla di MPR.
Menurut Jusuf Kalla hal tersebut merupakan solusi terbaik.
Jusuf Kalla mengatakan masalah dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra sekarang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah dengan mendasarkan pada revisi UU Kewarganegaraan. Menurut Jusuf Kalla masalah dwi kewarganegaraan merupakan hal yang lumrah.
"Memang lagi dibicarakan soal dwi kewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini. Selalu orang dua hal, ada pergerakan orang talenta dari negara-negara berkembang ke maju, kemudian untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian ada sebagian kembali lagi ke negaranya, seperti Arcandra. Tentu seperti Arcandra itu sebenarnya karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara (sana)," tutur Jusuf Kalla.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!