Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menilai Koalisi Kekeluargaan bukanlah koalisi permanen menjelang pilkada Jakarta periode 201. Sehingga koalisi ini bisa bubar kapan saja.
"Nggak ada koalisi, forum komunikasi antar partai saja itu sebenarnya. Nggak ada koalisi-koalisian. Kalau koalisi kan harus kita bangun di satu platform yang sama. Jadi terminologi itu nggak pas," kata Andreas di DPR, Senin (22/8/2016).
Koalisi Kekeluargaan dulu beranggotakan tujuh partai tingkat Provinsi DKI Jakarta. Mereka baru menyepakati kriteria calon gubernur Jakarta. Tetapi belakangan koalisi ini tidak kokoh lagi.
Andreas meyakini sekarang ini sudah tidak ada yang namanya koalisi permanen.
"Pilkada ini kan bukan cuma satu. Ada 101 (pilkada tahun 2017). Di sini kita ini, di sana kita bisa sama-sama. Misalnya di Banten bareng, di Papua sana bareng, di sini kita pisah. Ini karena soal koalisi, saya nggak pernah percaya di Indonesia ada koalisi yang permanen. Yang ada itu kerjasama antar partai yang sifatnya kasuistik, case-case gitu," tuturnya.
Meski PDI Perjuangan ikut pertemuan Koalisi Kekeluargaan, Andreas menegaskan partainya belum memutuskan sikap di pilkada Jakarta. Menurutnya masih banyak waktu untuk menghitung.
"Tunggulah, masih ada sebulan lagi," kata dia.
Di internal PDI Perjuangan sendiri sekarang sedang ada kubu-kubuan. Ada kubu yang menolak Ahok dan ada kubu yang mendukung Ahok.
Menurut Andreas perbedaan semacam itu di partainya merupakan hal yang wajar, mengingat DPP belum memutuskan.
"Biasalah kalau soal perbedaan pendapat di PDI Perjuangan, sebelum ada keputusan, biasa. Kalau sudah ada keputusan nanti satu suara," kata anggota Komisi I DPR.
Berita Terkait
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
-
PDIP Tegaskan Tutup Buku dengan Jokowi: Mau Pakai Jaket PSI, Itu Urusannya
-
Megawati Apresiasi Panen Jagung GNTI, Produktivitas Disebut Lampaui Metode Konvensional
-
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung