Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menilai Koalisi Kekeluargaan bukanlah koalisi permanen menjelang pilkada Jakarta periode 201. Sehingga koalisi ini bisa bubar kapan saja.
"Nggak ada koalisi, forum komunikasi antar partai saja itu sebenarnya. Nggak ada koalisi-koalisian. Kalau koalisi kan harus kita bangun di satu platform yang sama. Jadi terminologi itu nggak pas," kata Andreas di DPR, Senin (22/8/2016).
Koalisi Kekeluargaan dulu beranggotakan tujuh partai tingkat Provinsi DKI Jakarta. Mereka baru menyepakati kriteria calon gubernur Jakarta. Tetapi belakangan koalisi ini tidak kokoh lagi.
Andreas meyakini sekarang ini sudah tidak ada yang namanya koalisi permanen.
"Pilkada ini kan bukan cuma satu. Ada 101 (pilkada tahun 2017). Di sini kita ini, di sana kita bisa sama-sama. Misalnya di Banten bareng, di Papua sana bareng, di sini kita pisah. Ini karena soal koalisi, saya nggak pernah percaya di Indonesia ada koalisi yang permanen. Yang ada itu kerjasama antar partai yang sifatnya kasuistik, case-case gitu," tuturnya.
Meski PDI Perjuangan ikut pertemuan Koalisi Kekeluargaan, Andreas menegaskan partainya belum memutuskan sikap di pilkada Jakarta. Menurutnya masih banyak waktu untuk menghitung.
"Tunggulah, masih ada sebulan lagi," kata dia.
Di internal PDI Perjuangan sendiri sekarang sedang ada kubu-kubuan. Ada kubu yang menolak Ahok dan ada kubu yang mendukung Ahok.
Menurut Andreas perbedaan semacam itu di partainya merupakan hal yang wajar, mengingat DPP belum memutuskan.
"Biasalah kalau soal perbedaan pendapat di PDI Perjuangan, sebelum ada keputusan, biasa. Kalau sudah ada keputusan nanti satu suara," kata anggota Komisi I DPR.
Berita Terkait
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Guntur Romli Singgung Pernyataan JK: Jokowi Dinilai Berkhianat ke Banyak Tokoh
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden