Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mendatangi kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (25/8/2016). Dia datang menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno untuk membahas Undang-undang Pemilihan Umum yang akan dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemamanan.
"Persiapan UU Pemilu, habis ini ke Menko Polhukam," kata Yasonna kepada wartawan singkat.
Yasonna rapat dengan Mensesneg hanya sebentar, sekitar 20 menit. Setelah itu ia meninggalkan komplek Sekretariat Negara.
Diketahui, sampai sekarang Pemerintah belum menyelesaikan draf kodifikasi Rancangan Undang-undang Pemilu untuk dibahas dengan DPR RI. Sejumlah pengamat menilai, persiapan Pemilu 2019 dikhawatirkan berjalan lambat jika pemberkasan dan penyerahan draf kodifikasi RUU Pemilu belum selesai.
Kerumitan itu terjadi karena pada Pemilu 2019 nanti pemilihan anggota DPR, DPD dan Presiden berlangsung serentak atau berjalan bersamaan. Hal ini untuk pertama kalinya dilakukan di republik ini.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, DPRD, maka tahapan Pemilu harus dimulai pada Juni 2017.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi