Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly secara tegas meminta kepada pejabat Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kinerja. Ia berharap supaya pelaksanaan APBNP 2016 benar-benar di jalankan dengan kinerja yang maksimal.
"Semester kedua ini banyak yang harus dilakukan. Memperbaiki segala kekurangan. Secara khusus kepada pelaksanaan APBNP, ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis guna mengasilkan kinerja baik dan akurat," kata Yasonna, via "teleconference" di Control Room, Gedung Imigrasi, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2016).
Secara khusus Yasonna menyoroti perbaikan lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah, katanya, anggaran yang tersedia untuk perbaikan dan penambahan Lapas harus dimaksimalkan. Ia tidak mau jika anggaran yang ada tidak dipergunakan secara profesional.
"Pergantian di lembaga pemasyarakatan yang memperoleh anggaran cukup signifikan untuk memperbaiki over kapasitas. Memberikan perhatian sangat serius, semua dilaksanakan secara profesional dan berintegritas, jauhkan dari hal tidak benar," tutur Yasonna.
Yasonna berharap, semua proyek perbaikan dan penambahan Lapas dirampungkan akhir tahun 2016. Katanya, tim khusus akan diturunkan untuk melakukan peninjauan ke berbagai daerah terkait proyek tersebut.
"Saya minta 31 Desember semua dideliver dengan kualitas baik. Tim khusus akan memantau di daerah agar dilakukan secara baik dan benar, mencegah pelaksnaan yang tidak benar," kata Yasonna.
Untuk mencegah tindakan-tindakan manipulatif terhadap anggaran, Yasonna meminta supaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilibatkan dalam proyek tersebut.
"Berkoordinasi dengan BPKP. Tim khusus akan memantau mengenai hal ini secara berkala di seluruh tempat," kata Yasonna.
Berita Terkait
-
Menkumham Tepis Kabar Miring: Lagu Indonesia Raya Tak Kena Royalti, Acara Hajatan Juga Tak Kena
-
Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
-
Menkumham: Amnesti Tak Butuh Putusan Inkrah, Hak Presiden Tak Bisa Diganggu
-
Benarkah Kongres PDIP Digelar di Bali 1 Agustus? Jawaban Puan dan Yasonna Laoly Bikin Penasaran
-
Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung