Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly secara tegas meminta kepada pejabat Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kinerja. Ia berharap supaya pelaksanaan APBNP 2016 benar-benar di jalankan dengan kinerja yang maksimal.
"Semester kedua ini banyak yang harus dilakukan. Memperbaiki segala kekurangan. Secara khusus kepada pelaksanaan APBNP, ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis guna mengasilkan kinerja baik dan akurat," kata Yasonna, via "teleconference" di Control Room, Gedung Imigrasi, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2016).
Secara khusus Yasonna menyoroti perbaikan lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah, katanya, anggaran yang tersedia untuk perbaikan dan penambahan Lapas harus dimaksimalkan. Ia tidak mau jika anggaran yang ada tidak dipergunakan secara profesional.
"Pergantian di lembaga pemasyarakatan yang memperoleh anggaran cukup signifikan untuk memperbaiki over kapasitas. Memberikan perhatian sangat serius, semua dilaksanakan secara profesional dan berintegritas, jauhkan dari hal tidak benar," tutur Yasonna.
Yasonna berharap, semua proyek perbaikan dan penambahan Lapas dirampungkan akhir tahun 2016. Katanya, tim khusus akan diturunkan untuk melakukan peninjauan ke berbagai daerah terkait proyek tersebut.
"Saya minta 31 Desember semua dideliver dengan kualitas baik. Tim khusus akan memantau di daerah agar dilakukan secara baik dan benar, mencegah pelaksnaan yang tidak benar," kata Yasonna.
Untuk mencegah tindakan-tindakan manipulatif terhadap anggaran, Yasonna meminta supaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilibatkan dalam proyek tersebut.
"Berkoordinasi dengan BPKP. Tim khusus akan memantau mengenai hal ini secara berkala di seluruh tempat," kata Yasonna.
Berita Terkait
-
Menkumham Tepis Kabar Miring: Lagu Indonesia Raya Tak Kena Royalti, Acara Hajatan Juga Tak Kena
-
Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
-
Menkumham: Amnesti Tak Butuh Putusan Inkrah, Hak Presiden Tak Bisa Diganggu
-
Benarkah Kongres PDIP Digelar di Bali 1 Agustus? Jawaban Puan dan Yasonna Laoly Bikin Penasaran
-
Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'