Suara.com - Hari ini, Selasa (12/7/2016), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly menggelar "teleconfrence" dengan jajaran pejabat Kemenkumham di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti beberapa permasalahan serta perlunya penguatan dan pemantapan kinerja pegawai Kemenkumham di daerah.
Koordinasi via "teleconference" ini dilaksanakan di ruang Control Room Lantai 19, Gedung Imigrasi, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sekertaris Jendral Kemenkumham Y. Ambeg Paramarta, dalam sambutannya mengatakan penting kiranya bagi Kemenkumham untuk mengetahui perkembangan informasi di berbagai daerah, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkumham.
"Kita berkumpul disini sebagai salah satu bentuk pengikat tali silaturahmi, meskipun melalui "teleconference". Menyapa menandakan bahwa Menteri Hukum dan HAM, senantiasa ingin bertukar informasi kekurangan satu sama lain, terhadap persoalan yang muncul," kata Ambeg.
Ambeg melanjutkan, sejauh ini Kemenkumham masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselsaikan. Sebab itu, koordinasi antara daerah dan pusat harus terus dilakukan.
"Semester kedua ini masih banyak yang harus diselesaikan, sebab itu Menkumham menginstruksikan beberapa hal diantaranya, penanganan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kemenkumham, penghematan anggaran, dan gerakan revolusi mental," tutur ambeg.
Ambeg berharap, ke depan para pejabat Kemenkumham, terutama yang di daerah, bisa menyelesaikan tanggungjawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
"Itu tentunya dilaksanakan oleh seluruh jajaran dengan baik dan penuh tanggung jawab, harus terus menerus diupayakan semaksimal mungkin," tutur
Ambeg menerangkan, pada semester pertama, Kemenkumham belum bisa mencapai yang telah ditargetkan.
Realisasi 42,2 persen semester pertama, kurang dari 50 persen, target semester pertama. Melaksanakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
Diketahui, "teleconference" tersebut terhubung dengan 23 vcon dan 200 aplikasi zoom.
Berita Terkait
-
Jangan Diam! Siulan dan Chat Mesum Bisa Dipidana, Begini Cara Lapor Kekerasan Seksual Verbal
-
Yasonna Laoly Minta Warga Berani Lapor Pelecehan Seksual, Termasuk yang Verbal
-
Irigasi 125 Meter di Namo Rambe Longsor, Yasonna Laoly Soroti Minimnya Anggaran Pemeliharaan
-
Menkumham Tepis Kabar Miring: Lagu Indonesia Raya Tak Kena Royalti, Acara Hajatan Juga Tak Kena
-
Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital