Suara.com - Di Balai Kota Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bercerita ketika masih menjabat wakil gubernur untuk mendampingi Joko Widodo. Ketika itu, mereka berencana membeli lahan seluas dua hektar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
"Kita sudah mau beli, sudah dua tahun atau tiga tahun yang lalu," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Hal ini menyusul jebolnya tanggul Kali Krukut dan berdampak pada banjir di sebagian kawasan Kemang pada Sabtu (27/8/2016).
Lahan tersebut tadinya akan dijadikan waduk untuk agar menampung air kalau hujan turun.
Ketika itu, Jokowi tidak setuju lahan dua hektar tersebut dijadikan apartemen karena akan mengakibatkan banjir.
"Ada orang mau bangun apartemen di Kemang dua hektar. Itupun saya dengan pak Jokowi langsung mencoret, nggak boleh. Marah-marah dia. Ini kan peruntukan boleh. saya bilang Kalau kamu bikin, Kemang pasti tambah banjir karena kamu pasti tinggiin lima sampai enam meter," kata Ahok.
Namun, ketika lahan mau dibeli, pengembang enggan menjualnya dengan harga pasar. Mereka menginginkan harga lebih tinggi. Tetapi pemerintah berpikir dua kali karena bila membeli lahan lebih mahal bisa dianggap melanggar ketentuan.
"Kita beli deh, dia nggak mau jual. terakhir dia mau jual harga pasar, kita cek harga pasar dapat, nggak mau jual juga. Dia minta di atas harga pasar," kata dia.
Ahok membandingkan dengan kasus pembelian lahan untuk RS Sumber Waras yang sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak saja tetap dipermasalahkan. Itu sebabnya, Ahok meminta pengembang untuk menjual lahan dua hektar tersebut dengan harga pasar, setelah dibeli pemerintah, akan dijadikan waduk.
"Kalau di atas harga pasar, masuk penjara saya. Saya beli NJOP Sumber Waras aja diuber-uber, apalagi di atas, makanya saya bilang pengusaha mesti ada tenggang rasa juga. Kita sudah mau beli tanah anda dengan harga pasar, ya jual dong ke kami supaya kita bisa bikin waduk," kata dia.
Berita Terkait
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Komeng Tak Sudi Jabar Selalu Disalahkan jika Jakarta Banjir, Pramono Balas Begini!
-
Kali Mampang Luber usai Hujan Lebat, 12 RT di Jaksel Kebanjiran!
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah