Suara.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pemerintah seharusnya tidak menakut-nakuti masyarakat untuk membayar pajak. Ade menyebut cara seperti itu menunjukkan ketidakmampuan untuk menghadapi konglomerat.
Hal itu dikatakan Ade karena belum pemerintah dinilai belum tegas dalam pernerapaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
"Pemerintah harus tegas soal ini. Nggak usah ditakuti-takuti. Karena sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya. Ini malah orang-orang yang tidak berdaya dicecar untuk melakukan tax amnesty. Apakah karena tidak mampu menghadapi konglomerat yang besar itu," kata Ade di DPR, Selasa (30/8/2016).
Dia mengimbau para pengusaha besar yang menyimpan uang di luar negeri untuk menyimpan uang di Indonesia. Dengan UU tax amnesty, kata Ade, para pengusaha diberi kesempatan dan pengampunan pajak.
"Tolong jalankan UU itu dan UU itu memberikan kesempatan, ada waktunya. Itu berarti mereka harus memanfaatkan waktu yang terbatas daripada didenda 200 persen pada April tahun depan," kata dia.
Selain itu, pengusaha besar yang menyimpan uang di luar negeri juga harus memiliki kesadaran dan keinginan untuk membangun bangsa.
"Mereka hidup dan besar di Indonesia, kaya di Indonesia. Tolong lah mereka ada kesadaran. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri," ujar politikus Golkar.
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya