Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai pemberlakukan sistem ganjil genap belum bisa mengurai kemacetan di jalan protokol Ibu Kota Jakarta karena infrastruktur dan sarana transportasi massal yang belum memadai.
"Infrastrukturnya belum jalan, ERP-nya belum, dan Sumber Daya Manusia tidak cukup," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).
Menurut Prasetio seharusnya kedua faktor tersebut berjalan seiring. Sistem ganjil genap diberlakukan, transportasi publik, seperti mass rapid transit, light rail transit, dan bus rapid transit direalisasikan.
Prasetio mendorong pemerintah untuk terus menerus melakukan pembenahan.
"Kalau sekarang ini takutnya di lapangan apa? Ada pungutan liar karena pengawasannya masih manual," katanya.
Sosialisasi kepada para pemilik kendaraan juga penting, termasuk ketika nanti sistem electronic road pricing diberlakukan.
"Kalau beli mobil baru, motor baru, langsung tempelin sensor ERP. Kalau fasilitas belum selesai harusnya sosialisasi terus. Kerja jangan tanggung-tanggung," kata dia.
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG