Suara.com - Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan bangunan rumah warga di rumah penduduk di sisi rel, samping apartemen Kalibata City, Jalan Rawajati Barat, RT 9, RW 4, Jakarta Selatan, pagi tadi.
"GP Ansor Jakarta Selatan menyesalkan penggusuran yang dilakukan pagi ini di Rawajati," ujar Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis kepada Suara.com, Kamis (1/9/2016).
Azis mengatakan di antara rumah yang ditertibkan, ada beberapa yang milik pengurus GP Ansor DKI.
"Beberapa pengurus Ansor yang rumahnya tergusur sebelumnya sudah melakukan mediasi dan melakukan komunikasi dengan wali kota melalui komisi A, tapi hasilnya tetap pemkot (Jaksel) membongkar bangunannya," kata Azis.
Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta ini menilai pemerintah Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama tidak berpihak pada rakyat kecil.
"Kami menilai pemerintah daerah saat ini lebih banyak sewenang-wenangnya kepada rakyat seolah olah urus Jakarta itu seperti urus kebun binatang," kata dia.
Kecewa dengan penertiban bangunan, GP Ansor mendesak Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi untuk mundur.
"Saya meminta agar wali kota Jaksel mundur saja daripada rakyat kecil yang menjadi korban, mestinya bapak sadar bapak bukan siapa-siapa," katanya.
"Kalau urus Jakarta dengan cara menggusur saya pikir Banser (Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama) juga bisa jadi gubernur," Azis menambahkan.
Sekitar 60 kepala keluarga terkena kebijakan penertiban bangunan. Pemerintah telah menyediakan rumah susun di Marunda buat mereka. Namun, sebagian warga menolak dengan alasan letaknya terlalu jauh dan harus menyewa setelah tiga bulan pertama.
Setelah bangunan diratakan dengan tanah, pemerintah akan mengembalikan fungsinya menjadi lahan terbuka hijau.
Berita Terkait
-
Ricuh! Penggusuran Pasar Barito Berujung Blokade Jalan: Pedagang Melawan!
-
Biaya Sewa Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Pramono Anung Janji Tak Ada Penggusuran!
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting