Suara.com - Sebagian warga Jalan Rawajati Barat, RT 9, RW 4, Pancoran, Jakarta Selatan, yang menolak dipindahkan ke rusun Marunda, Jakarta Utara, memilih bertahan di sekitar lokasi bekas rumah mereka, Jumat (2/9/2016).
Mereka mendirikan tenda-tenda yang terbuat dari terpal di dekat puing-puing bangunan yang telah diratakan dengan tanah oleh aparat pemerintah pada Kamis (1/9/2016) pagi.
Siang tadi, warga terlihat sibuk menata barang-barang. Sebagian lagi memperbaiki tenda.
Salah satu warga bernama Nurhayati mengatakan setelah tinggal di tenda yang paling dikhawatirkannya adalah hujan.
"Kami khawatir kalau hujan, kemarin saja hampir hujan, tapi angin kencang, terpal di atas ini udah goyang-goyang ketiup angin," kata Nurhayati.
Kalau nanti hujan, kata dia, rencananya warga akan pindah ke sekitar apartemen Kalibata City atau rumah warga yang lain.
"Ya paling kalau hujan kami neduh di belakang ini (Kalibata City), atau numpang dulu deh di rumah warga yang masih bagus," katanya.
Rumah warga yang ditertibkan pemerintah ada puluhan. Pemerintah sebenarnya tak lepas tangan dengan nasib warga setelah rumahnya diratakan dengan tanah. Pemerintah menawarkan kepada mereka untuk tinggal di rusun Marunda.
Namun, sebagian warga menolak dengan berbagai alasan, terutama alasan ekonomi.
Warga lain yang rumahnya juga ditertibkan bernama Ilyas Karim (88). Ilyas mengaku salah satu pengibar bendera Merah Putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun sejumlah kalangan meragukannya.
Lelaki asal Padang, Sumatera Barat, itu, menilai pejabat pemerintah Jakarta sekarang jahat-jahat.
"Iya sekarang ini kan pemerintah ini nggak salah, pejabatnya yang jahat, tidak mau tahu dengan pejuang," kata Ilyas ketika ditemui di Rawajati, di dekat rumah-rumah warga yang sudah rata dengan tanah.
Menurut Ilyas pemerintahan zaman sekarang sangat jauh dari pemerintahan zaman Sukarno, terutama para pejabat.
"Sekarang ya, yang bagus pemerintahan waktu Sukarno. Itu pemerintahan jujur, sekarang nggak jujur. Pejabat apalagi," ujar Ilyas.
Ilyas menambahkan pejabat sekarang rata-rata memiliki kepintaran dalam berbagai hal. Tapi sayang, kepintaran tersebut semuanya diaplikasikan ke dalam sikap tercela.
Berita Terkait
-
Ricuh! Penggusuran Pasar Barito Berujung Blokade Jalan: Pedagang Melawan!
-
Biaya Sewa Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Pramono Anung Janji Tak Ada Penggusuran!
-
Pedagang Pasar Barito Demo Tolak Relokasi, Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Ditunda
-
Warga Tesso Nilo Resah Terancam 'Diusir', Muncul Wacana Relokasi ke Pulau Mendol
-
Cuma Pakai Celana Dalam, Heboh Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung usai Jakarta Kebanjiran: Dibunuh?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!