Warga Tesso Nilo Resah Terancam 'Diusir', Muncul Wacana Relokasi ke Pulau Mendol

Suara.com - Ketegangan kini menyelimuti ribuan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pelalawan, Riau. Setelah puluhan tahun menggantungkan hidup dari kebun sawit, mereka kini dicap sebagai perambah dan diancam akan diusir.

Di tengah panasnya situasi, muncul sebuah wacana mereka bakal dipindahkan atau direlokasi ke Pulau Mendol.

Lantas, apa sebenarnya Pulau Mendol itu dan benarkah warga akan dipindahkan ke sana?

Pulau Mendol, atau yang juga dikenal sebagai Pulau Penyalai, adalah sebuah pulau kecil bergambut tebal yang berada di ujung wilayah Kabupaten Pelalawan.

Pulau ini sempat menjadi sorotan setelah pemerintah mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) sebuah perusahaan sawit di sana akibat penolakan keras dari masyarakat dan aktivis lingkungan.

Bupati Pelalawan, Zukri, mengakui bahwa Pulau Mendol memang masuk dalam salah satu opsi relokasi. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan final.

"Kalau kebijakan, setahu saya belum ada," ujar Zukri sebagaimana dikutip, Rabu (23/7/2025).

"Iya masuk dalam opsi, tapi belum dibahas," tambah dia.

Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus bergerak. Mereka telah memasang plang penguasaan negara atas 81 ribu hektare lahan TNTN dan menargetkan relokasi mandiri warga selesai pada 22 Agustus 2025.

Baca Juga: Jaksa Agung Klaim Serahkan Penguasaan Taman Nasional Tesso Nilo Riau ke Menteri LHK

Langkah ini sontak memicu perlawanan. Warga yang merasa terancam telah mengadu hingga ke DPR RI.

"Masyarakat bingung akan pindah kemana, padahal kebun sawit tersebut merupakan sumber mata pencarian keluarga di sana. Masyarakat dicap sebagai perambah dan distempel sebagai pendatang," kata perwakilan masyarakat, Aziz Manurung, saat berdialog dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

Aziz menegaskan, warga tidak bisa disalahkan begitu saja. Menurutnya, sebelum ditunjuk sebagai taman nasional, kawasan tersebut adalah lahan bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sudah gundul dan kemudian dikelola oleh masyarakat secara mandiri.

"Kami heran mengapa kampanye TNTN sebagai paru-paru dunia kembali didengungkan. Padahal, TNTN itu masih berupa penunjukan belum sampai penetapan. Kondisi TNTN saat ditunjuk menjadi hutan konservasi juga bukan rimba pepohonan, namun bekas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang kayu-kayunya telah diambil sejumlah korporasi," ujar Aziz.

Warga kini semakin terjepit. Buah sawit dari kebun mereka tak lagi laku dijual karena pabrik-pabrik takut dituduh menampung hasil dari kawasan hutan. Mereka pun berharap pemerintah mau mencari solusi yang lebih adil, bukan sekadar mengusir mereka dari tanah yang telah menghidupi mereka selama belasan tahun.