Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pelaksanaan pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mencakup area Pasar Hewan Barito di Jakarta Selatan.
Seharusnya, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan taman itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (8/8/2025).
Namun, sejak Jumat pagi, sejumlah pedagang menggelar aksi protes di sekitar lokasi. Mereka menolak kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta demi kepentingan pembangunan taman yang disebut akan menyambungkan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, membenarkan bahwa acara ditunda. Ia berdalih padatnya agenda kerja Gubernur sebagai penyebab.
"Menunggu arahan Pak Gubernur, karena agenda beliau yang padat. Belum terinfo soal penjadwalan ulang," ujar Chico saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).
Terkait polemik relokasi, Chico belum bisa memastikan apakah Pramono akan menemui langsung para pedagang yang melakukan aksi. Namun, dia menegaskan, Pemprov tengah menyiapkan solusi jangka panjang bagi pedagang Barito.
"Sembari menunggu lahan tersebut siap, para pedagang dipersilahkan memilih berdagang untuk sementara di belasan Pasar milik Perumda Pasar Jaya secara gratis, bahkan pemindahannya pun ditanggung pemprov biayanya," jelasnya.
Chico juga menyebut, sejak awal para pedagang Pasar Barito sebetulnya menempati lahan yang berstatus lokasi sementara (loksem). Mereka disebut sudah mengetahui risiko tidak adanya jaminan relokasi permanen.
"Terkait dengan demonstrasi, tentu kami menghargai bentuk ekspresi dalam iklim demokrasi, dengan harapan tentunya tetap bersama menjaga ketertiban dan tidak diinfiltrasi maupun diprovokasi oleh pihak pihak yang bukan bagian dari para pedagang itu sendiri," tutur Chico.
Baca Juga: Merasa Dirugikan, Pedagang Pasar Barito Gelar Demo Tolak Relokasi Imbas Taman Bendera Pusaka
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menambahkan bahwa Pemprov menawarkan sejumlah skema agar pedagang bersedia direlokasi.
Antara lain, para pedagang akan ditempatkan di 10 pasar milik Perumda Pasar Jaya dan diperbolehkan memilih lokasi relokasi sesuai kenyamanan masing-masing. Selain itu, mereka juga akan dibebaskan biaya sewa kios selama tiga bulan.
"Langkah-langkah ini diambil agar proses penataan tidak hanya berpihak pada kepentingan tata ruang kota, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha para pedagang," ujar Ratu.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan membangun Sentra Fauna Jakarta di kawasan Lenteng Agung. Sentra ini digadang-gadang menjadi pusat perdagangan hewan peliharaan yang modern, sehat, dan edukatif.
"Para pedagang selanjutnya akan difasilitasi untuk membuka usaha di Sentra Fauna Jakarta yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 7.000 meter persegi di kawasan Lenteng Agung," jelas Ratu.
Nantinya, Sentra Fauna Jakarta akan dilengkapi dengan wahana edukasi satwa, zona konservasi, serta area UMKM hewan peliharaan. Tempat itu ditargetkan menjadi destinasi wisata edukatif sekaligus pusat bisnis satwa yang tertata dan ramah lingkungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka