Kemitraan ASEAN dan Republik Rakyat Cina (RRC) harus mampu berkontribusi terhadap perwujudan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan kepala negara ASEAN dan Premier RRC Li Keqiang pada saat pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-RRT ke-19 di Vientiane, Laos.
“Kemitraan ASEAN dan RRC harus mampu, saya tegaskan, harus mampu berkontribusi terhadap perdamaian, berkontribusi terhadap stabilitas dan berkontribusi terhadap keamanan di Laut China Selatan,” ujar Presiden Joko Widodo saat mengemukakan pandangannya pada pertemuan ‘retreat’ KTT ASEAN ke-29 yang digelar pada Rabu (7/9/2016) di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos..
Kontribusi tersebut dilakukan dengan menghormati Hukum Internasional (termasuk UNCLOS 1982). “Semua pihak harus dapat menahan diri. Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai,” kata Presiden.
Presiden mendorong agar ‘Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea’ (DOC) harus diimplementasikan secara penuh dan efektif. “COC (Code of Conduct) harus segera diselesaikan karena Kawasan Laut China Selatan tidak boleh menjadi ‘power projection’ kekuatan-kekuatan besar,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden menyambut baik dan mendorong implementasi ‘Code for Unplanned Encounters at Sea’ (CUES) in the South China Sea dan Komunikasi Hotline antara Pejabat Tinggi terkait Tanggap Darurat Maritim di Laut China Selatan.
“Saya yakin konsistensi implementasi CUES dan HOTLINE akan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas keamanan di Laut China Selatan,” ujar Presiden.
Selain itu, ASEAN dan RRT juga didorong untuk memajukan stabilitas keamanan di jalur utama Maritim di kawasan. Dengan total nilai perdagangan 5 triliun Dolar Amerika Serikat (AS) per tahun, keamanan maritim merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, tidak saja di kawasan tapi bagi ekonomi dunia.
“Dengan nilai 5 triliun Dolar AS per tahun, tidak bisa tidak, kerja sama keamanan maritim harus ditingkatkan,” kata Presiden.
Oleh karenanya Presiden mendorong agar para negara-negara terkait untuk memulai implementasi nyata dari kesepakatan ‘EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation’ yang telah disepakati tahun 2015.
“Perlu dijadikan prioritas, perlu dilakukan secara serius sehingga rasa saling percaya di kawasan akan terus meningkat,” kata Presiden.
Perayaan 25 Tahun Hubungan Dialog ASEAN dan RRC
ASEAN dan RRC tahun ini merayakan 25 tahun kemitraan erat, sejak bergabungnya RRC sebagai mitra wicara ASEAN pada tahun 1991. “Dalam 25 tahun ini RRT telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN dengan volume perdagangan 346,4 miliar Dolar AS dan telah menjadi mitra investasi ke-4 terbesar ASEAN dengan nilai investasi 8,2 miliar Dolar AS,” ujar Presiden.
Ke depan, lanjut Presiden, ASEAN-RRC perlu terus mengedepankan hubungan ekonomi yang seimbang dan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.“Pertumbuhan ekonomi memerlukan, kawasan yang damai, kawasan yang stabil dan kawasan yang aman,” ujar Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO