Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan hal penting dalam kemitraan ASEAN-PBB yakni mengentaskan kemiskinan dan kerja sama kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-PBB ke-8 di hadapan kepala negara ASEAN dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon, di Vientiane, Laos, Rabu (7/9/2016).
Jokowi mengatakan ASEAN yang masih menjadi rumah 120 juta orang miskin, harus memastikan pencapaian Agenda 2030 di bidang pengentasan kemiskinan. Hal ini antara lain dilakukan melalui kerja sama pelatihan kejuruan, peningkatan kapasitas produksi dan inovasi UMKM serta akses terhadap keuangan inklusif.
"Penting bagi ASEAN untuk memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan masuk dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," ujar Presiden Jokowi.
Sementara di bidang kesehatan, Presiden Jokowi berharap kedua organisasi dapat bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap wabah penyakit menular seperti SARS, flu burung, AIDS maupun penyakit tidak menular seperti jantung, kanker atau diabetes.
Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui penelitian bersama antar institusi atau ahli, pelatihan bersama dan kerja sama dalam pencegahan, deteksi dini, dan tanggap darurat penyakit pandemik.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengemukakan mengenai pengaruh ASEAN di peta dunia bahwa ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-7 di dunia dengan nilai PDB sekitar 2,6 triliun dolar AS.
ASEAN juga memiliki kawasan yang stabil dan damai. Oleh karena itu, dengan segala aset dan potensinya, ASEAN dapat berkontribusi dalam beberapa agenda PBB, diantaranya dalam pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dunia.
"ASEAN memiliki semua aset untuk menjadi mitra utama bagi PBB," ucap Presiden Jokowi.
Terkait masalah perdamaian dunia, Presiden Jokowi kembali menyerukan ASEAN dan PBB untuk menjadikan masalah Palestina menjadi isu prioritas dan mendukung langkah Palestina mewujudkan kemerdekaan dan mendorong kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan "two-state solution".
PBB merupakan salah satu mitra ASEAN yang telah dimulai sejak 1970. Pertemuan ASEAN-PBB tingkat kepala negara pertama diselenggarakan di Bangkok pada 2000.
Pada 2007, kedua organisasi menandatangani MoU ASEAN-UN Cooperation yang menjadi dasar hubungan kemitraaan di berbagai bidang termasuk Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya serta penyelesaian isu-isu global.
Hal ini diperkuat dengan disepakatinya Rencana Kerja implementasi Joint Declaration untuk 2016-2020 pada pertemuan 7th ASEAN-UN Summit 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO