Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. [Suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika menunjuk Arcandra Tahar kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Arcandra sempat menjadi Menteri ESDM namun dicopot setelah 20 hari menjabat lantaran memiliki dwi-kewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia.
"Yang kemarin saja dia melantik WN Amerika Serikat jadi menteri, belum minta maaf. Apalagi ini mau melaksanakan kesalahanm lagi, nggak bisa gitu dong," kata Fahri di DPR, Jumat (9/9/2016).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak mengerti masalah kewarganegaraan seperti ini. Sebab, Fahri menyindir Presiden Jokowi hanya mengerti masalah perkotaan saja.
"Nah ini ada persoalan luar negeri, imigrasi, yang dia belum biasa. Makanya (penasehatnya) kasih informasi yang baik, biar nggak salah lagi," tutur dia.
Supaya tidak terjadi kesalahan lagi, Fahri menyarankan jika memang Presiden Jokowi menginginkan Arcandra, bisa ditempatkan menjadi Direktur Utama Pertamina.
"Saya sudah bilang, kalau dia jadi Dirut Pertamina kan bisa lebih aman. Karena Dirut Pertamina tida mensyaratkan WNI. Daripada langsung jadi menteri, Dirut Pertamina dulu, gitu," tuturnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu