Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadian Sejahtera, Fahri Hamzah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memberhentikan sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar. Pemberhentian ini sampai ada kejelasan terkait dengan status kewarganegaraannya.
"Saya kira kalau ada dwi kewarganegaraan, menurut saya sih Presiden harus memberhentikan dulu yang bersangkutan. Sampai ada klarifikasi yang panjang," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Menurut Fahri, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral adalah salah satu sektor yang sentral di Indonesia. Sebab itu, tidak boleh dipercayakan begitu saja kepada seseorang yang belum jelas status kewarganegaraannya.
"Sebab dia (Archandra) kan megang sektor yang di dalam Undang-Undang Dasar, itu paling ketat pengaturannya. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ujar Fahri.
Fahri melanjutkan, Menteri adalah Presiden di sektor tertentu. Setiap sektor merupakan hal yang sangat penting bagi negara ini, terutama ESDM. Sebab itu, jabatan Menteri tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Karena menyangkut masa depan bangsa dan tanah air.
"Jadi itu sektor yang paling penting, dan dia akan jadi Presiden di sektor itu, kalau statusnya tidak keliru. Kalau memang benar ada kewarganegaraan yang lain, dia harus diberhentikan dulu, harus ada evaluasi terlebih dahulu," kata Fahri.
Archandra di duga memiliki status warga negara ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini yang kemudian menuai kontroversi di kalangan publik.
Berita Terkait
- 
            
              Fahri Tegaskan UU Tak Tolerir Kewarganegaraan Ganda
 - 
            
              Jawab Isu Warga Ganda, Archandra dan Wiranto Konpres Siang Ini
 - 
            
              Bila Isu Dwi Kewarganegaraan Benar, Archandra Bisa Diberhentikan
 - 
            
              Ini Perspektif Hukum Soal Dwi Kewarganegaraan dari Komisi I DPR
 - 
            
              Fahri Hamzah Kritik Jokowi Banyak Kelirunya Selama 2 Tahun
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah