Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan kasus dwikewarganegaraan Arcandra Tahar bisa menjadi preseden buruk untuk masalah kewarganegaraan di Indonesia.
Arcandra sebelumnya memiliki dwikewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Pada tanggal 15 April, kewarganegaraan Amerika Serikat-nya dicabut. Kemudian, per 1 September, MenkumHAM Yasonna H Laoly menerbitkan kewarganegaraan Indonesia untuk Archandra.
"Ini akan jadi preseden lho," kata Fahri di DPR, Kamis (8/9/2016).
Preseden pertama, kata Fahri, yaitu soal diperbolehkannya kepemilikan dwikewarganegaraan. Padahal di UU Kewarganegaraan dijelaskan bahwa seseorang yang memegang atau memiliki bukti kewarganegaraan lain, selain Indonesia, maka secara otomatis kewarganegaraan Indonesia batal.
"Ini kan jadinya, jangan-jangan kalau diam-diam kita boleh punya dua paspor dong. Nah, ini yang harus menjadi penjelasan pemerintah," kata dia.
Kemudian, soal dipermudahnya pengesahan kewarganegaraan Indoneisa Arcandra setelah dia dianggap memiliki dwikewarganegaran. Padahal, Politikus PKS ini mengatakan, banyak WNI yang menjadi warga negara asing, dan ingin kembali menjadi WNI.
"Itu juga preseden yang harus dijelaskan sebab kalau tidak ada banyak orang yang berharap hal yang sama seperti dia. Ada banyak orang Indonesia yang pernah jadi warga negara asing pengen kembali Kenapa Arcandra dapat, Kenapa yang lain tidak. presiden mengeluarkan surat apa untuk mempermudah Arcandra itu," ujar dia.
Berita Terkait
-
Soal Arcandra Jadi Menteri Lagi, Menkumham: Bukan Urusan Saya
-
Bila Biarkan Arcandra Tak Punya Status Warga, Itu Langgar HAM
-
Menkumham: Arcandra Sudah Sah Sebagai Warga Negara Indonesia
-
Ini yang Terjadi Saat Menkumham dan Komisi III Bahas Arcandra
-
Arcandra Sudah Jadi WNI, Apakah Kembali Jabat Menteri ESDM?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri