Suara.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Imbauan ini dituangkan dalam surat edaran Sekda DKI nomor 22/SE/2016 yang ditandatangani 10 Mei 2016.
"Pertama, menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus hadir ke Tempat Pemungutan Suara, jangan Golput," ujar Saefullah ketika memberikan kata sambutan di acara Launching Posko Monitoring Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Dia juga meminta kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta untuk melakukan pembinaan kepada seluruh PNS dan CPNS agar menjaga netralitas tanpa diskriminasi.
"Tetap menjaga netralitas aparatur sipil negara. Pertama, tidak terlibat kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi tidak boleh dateng ke tempat kampanye," ucap Saefullah.
Lucunya, Saefullah langsung bercerita kepada hadirin yang berada di Ruang Pola, tempat berlangsungnya acara. Dia menceritakan soal batal maju sebagai Calon Wakil Gubernur di Pilkada Jakarta 2017.
Saefullah diketahui pernah menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Yusril Ihza Mahendra menjadi bakal calon gubernur, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lalu, dia juga pernah mengikuti fit and proper test bakal Calon Wakil Gubernur pendamping Sandiaga Uno yang dilakukan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta serta mendatangi markas Partai Kebangkitan Bangsa.
"Kemarin Sekda-nya keliling bukan kampanye, sekarang nggak masuk calon, udah selesai," katanya disambut tawa para pengunjung di ruangan.
Selanjutnya, Saefullah mengingatkan kepada PNS DKI tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI. Mereka juga diminta tidak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang akan berlaga di pesta demokrasi tahun depan.
"Tidak boleh menggunakan APBD untuk mendukung salah satu pasangan calon. Pelanggaran ini, sanksinya dikenakan PP nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," ungkap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Beli Produk Nespresso Pakai BRI Bisa Hemat Rp750 Ribu
-
InJourney & Garuda Indonesia Kolaborasi: Gratiskan 170.845 Tiket Domestik Bagi Wisatawan Mancanegara
-
InJourney & Garuda Indonesia Perkuat Konektivitas dan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
-
Kasus PETI Kuansing, Polisi Sita Ratusan Gram Perhiasan di Toko Emas Kampar
-
Transisi Energi Berwajah Hijau Jadi Modus Baru Perampasan Ruang Hidup
-
Korupsi Tak Cukup Dibalas Tangkap: Kejar Uang, Jaringan, dan Penikmatnya
-
Senpi Dinas Diduga Dipakai Mantan Istri Bunuh Diri, Bripka Iman Harefa Resmi Masuk Patsus
-
Dua Biodigester Bakal Dibangun di Jakarta Utara, Dapat Hasilkan Energi dan Pupuk Organik
-
PTBA Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga Lahat lewat Budidaya Ayam Petelur
-
Tak Mau Berpolitik Tanpa Data, Megawati Sebut Riset dan Sains Vital bagi Pergerakan Partai