Suara.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Imbauan ini dituangkan dalam surat edaran Sekda DKI nomor 22/SE/2016 yang ditandatangani 10 Mei 2016.
"Pertama, menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus hadir ke Tempat Pemungutan Suara, jangan Golput," ujar Saefullah ketika memberikan kata sambutan di acara Launching Posko Monitoring Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Dia juga meminta kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta untuk melakukan pembinaan kepada seluruh PNS dan CPNS agar menjaga netralitas tanpa diskriminasi.
"Tetap menjaga netralitas aparatur sipil negara. Pertama, tidak terlibat kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi tidak boleh dateng ke tempat kampanye," ucap Saefullah.
Lucunya, Saefullah langsung bercerita kepada hadirin yang berada di Ruang Pola, tempat berlangsungnya acara. Dia menceritakan soal batal maju sebagai Calon Wakil Gubernur di Pilkada Jakarta 2017.
Saefullah diketahui pernah menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Yusril Ihza Mahendra menjadi bakal calon gubernur, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lalu, dia juga pernah mengikuti fit and proper test bakal Calon Wakil Gubernur pendamping Sandiaga Uno yang dilakukan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta serta mendatangi markas Partai Kebangkitan Bangsa.
"Kemarin Sekda-nya keliling bukan kampanye, sekarang nggak masuk calon, udah selesai," katanya disambut tawa para pengunjung di ruangan.
Selanjutnya, Saefullah mengingatkan kepada PNS DKI tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI. Mereka juga diminta tidak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang akan berlaga di pesta demokrasi tahun depan.
"Tidak boleh menggunakan APBD untuk mendukung salah satu pasangan calon. Pelanggaran ini, sanksinya dikenakan PP nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," ungkap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi