Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ungkap hasil pertemuan dengan forum Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) DKI Jakarta di kediaman ketua tim relawan pasangan cagub-cawagub Anies-Sandiaga Uno, Boy Sadikin, di Menteng, Jakarta, Jumat (30/9/2016).
Anies mengatakan pertemuan itu membahas soal berbagai permasalahan dan pembangunan di DKI Jakarta. Menurutnya, pembangunan di DKI bertujuan menyempitkan ketimpangan, bukan melebarkan ketimpangan dan bertujuan mensejahterakan semua kalangan, bukan sebagian.
"Agar itu bisa terjadi, maka seluruh komponen masyarakat harus terlibat. Nah siapa yang paling depan? RT/RW. Karena itu di banyak tempat justru demokrasi akan bisa berjalan baik, usaha menyejahterakan berjalan baik, jika garda paling depan itu menjadi ruang interaksi masyarakat," ujar Anies.
Garda terdepan yang dimaksud Anies dalam hal ini adalah para RT dan RW. Untuk itu, Anies berjanji akan memperkuat peranan RT dan RW jika terpilih jadi orang nomor satu di ibu kota Jakarta nantinya.
"Di Indonesia ada namanya RT dan RW. Karena itu kita, saya berkali-kali menyatakan, bahwa RT/RW harus bisa diperkuat, mereka perannya harus lebih besar sehingga bisa memainkan sebagian dari tugas untuk menyejahterakan, bagian tugas untuk membangun," katanya.
"Saya dan Mas Sandi nanti akan membawa aspirasi itu dan kita berharap jangan sampai peran RT/RW ini dikurangi. Malah kita berharap ke depan perannya bisa diperkuat. Itu kesepakatan kita nanti," sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum RT/RW Lukmanul Hakim mengatakan seharusnya Pemprov DKI melakukan pembinanaan kepada RT/RW, bukan malah mengikat dan membatasi peran RT RW dengan bantuan dana yang diberikan.
"Semangat dari pembinaan itu, semangat yang dua arah, bukan satu arah. Ini yang kami sampaikan pada Pak Anies Baswedan. Sehingga Pak Anies Baswedan ke depan memahami isu-isu sosial ini," kata Lukmanul.
Selain itu, Lukman menilai seharusnya isu-isu penggusuran, isu-isu pembenahan kalau dimusyawarahkan dengan Forum RT/RW bisa maksimal.
"Program pemerintah jalan, program sosial masyarakat berimbang. Sehingga masyarakat diayomi dan disantuni, bukan masyarakat sebagai korban dari pembangunan," tuturnya.
Terakhir, Lukmanul berharap, gubernur periode 2017-2022 bisa memberikan penguatan kelembagaan RT/RW dengan membuat Perda. Pasalnya di DKI belum ada Perda untuk RT/RW.
"Dan ini menjadi lucu. Di DKI belum ada perdanya. Kami berharap ke depan ini prioritas untuk melihat peran RT/RW sebagai peran sosial di tingkat bawah," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger