Suara.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Mohamad Taufik menilai petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengerti dengan program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang dibuat oleh pemerintah pusat.
"Pak Ahok tuh ternyata gagal paham soal tax amnesty. Masa orang yang ikut tax amnesty itu dibilang pengemplang pajak, semua teman Ahok pengemplang pajak dong," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
Taufik menerangkan yang mengikuti program pemerintah bukan hanya bakal cawagub Sandiaga Uno, banyak pengusaha, serta pengembang reklamasi yang ikut dalam program tersebut.
Setelah Ahok menganggap pengusuaha yang mengikuti program pengampunan pajak sebagai pengemplang pajak, Taufik meminta Jokowi menegur gubernur DKI. Sebab Ahok dinilai tidak mendukung dengan program pusat.
"Ya kan pengembang itu kan ikut tax amnesty, jadi sayang kalau gubernur gagal paham. Saya kira ini harus ditegur sama pemerintah pusat ini kan programnya pempus yang ditanggapi positif oleh publik," katanya.
"Tax amnesty itu program pemerintah pusat, masa yang ikut tax amnesty disebut pengemplang pajak? Ini kan aneh. Gagal paham Ahok, nggak ngerti, harusnya presiden langsung tegur nih," Taufik menambahkan.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta mengatakan, Presiden Jokowi melalui perusahaannya juga mengikuti program tax amnesty. Apabila dikaitkan dengan pernyataan Ahok, dengan begitu Jokowi juga pernah mengemplang pajak.
"Perusahaannya Jokowi aja ikut tax amnesty, jadi Jokowi itu pengemplang pajak dong?" katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check