Bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies Baswedan, akhirnya buka suara soal polemik tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap melecehkan Al Qur'an.
"Hari-hari ini ketenteraman terganggu, kenyamanan terusik dan kemarahan tersulut oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta dalam sebuah acara resmi pemerintah daerah dengan merujuk pada ayat suci Al-Quran sangatlah tidak perlu, tidak relevan dan tidak tepat. Karena itu jangan justru menyalahkan orang banyak yang merasa tersinggung, namun introspeksi diri adalah langkah yg lebih bijak dan dewasa," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/10/2016).
Anies menambahkan, seharusnya Ahok menggunakan cara dan kata yang patut, serta rasa hormat bila menyebut sesuatu yang dipandang sebagai suci oleh siapapun. "Bangsa ini bhinneka, maka hormatilah kebhinnekaan itu," ujar Anies.
Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut menegaskan bahwa di Indonesia ini tak terhingga banyaknya orang yang bekomitmen dan bekerja untuk menjaga suasana damai dan saling menghormati. Menurutnya, itu semua bukanlah pekerjaan yang ringan. "Mereka semua itu menjaga suasana negeri ini agar terbebas dari sentimen negatif terkait SARA dalam kehidupan sehari-hari. Kamipun memiliki komitmen itu, apalagi dalam kampanye Pilkada ini," tambah Anies.
Komitmen dan ikhtiar menjaga kedamaian serta mengeratkan tenun kebangsaan itu, menurut Anies, harus bersama-sama. Itu semua juga tidak bisa dikerjakan hanya oleh sebagian pihak, sementara ada pihak menganggap sepele, apalagi tak sensitif tentang pentingnya menghormati.
"Menjaga tenun kebhinnekaan jadi berat, sulit dan rumit jika ada pihak yang terus-menerus mengancam dengan pernyataan-pernyataan tak sensitif dan tak menghormati. Ikhtiar banyak orang yg berusaha merawat kedamaian itu jadi dicederai oleh ucapan tak sensitif dan tindakan tak patut," imbuh mantan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan tersebut.
Dan, apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk menuntut secara hukum atas pernyataan itu, Anies berpendapat hal itu harus dipandang sebagai suatu yang wajar ditempuh dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia. Menurutnya, kata dan perbuatan bisa memiliki konsekuensi hukum, sehingga semua pihak harus menghormati upaya hukum yang dilakukan.
"Maka sekali lagi, mari jaga komitmen menjadikan Pilkada DKI Jakarta ini sebagai pesta demokrasi dan festival gagasan yang penuh dengan kesejukan dan keceriaan. Mari kita semua menjaga keeratan tenun kebangsaan kita," tutup Anies.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu