Jelang rapat terbatas mengenai reformasi hukum, Presiden Joko Widodo memanggil pakar hukum administrasi negara, Gayus Lumbuun ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Gayus dipanggil membahas reformasi di bidang hukum.
"Saya kira iya (membahas kebijakan hukum), tapi saya belum tahu apa materinya," kata Gayus di Istana Kepresidenan.
Menurut salah satu Hakim Agung tersebut, reformasi di bidang hukum merupakan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam program nawacita.
"Saya pikir cita keempat jelas dan tegas, ya Nawacita keempat itu menyebutkan memang harus melakukan pembaruan dibidang hukum. Presiden concern sekali di butir empat itu," ujar dia.
Dia menjelaskan, di dunia peradilan juga perlu dilakukan perbaikan. Sebab maraknya kasus hukum di ranah peradilan menurunkan kepercayaan publik.
"Bagi saya peradilannya yang bisa terjadi berbagai hal, yang bisa menghambat sekali kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan," tutur dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT