PWC Sarankan Pemerintah Lebih Detail Bila Bicara Infrastruktur

Sejak menjabat sebagai Presiden di Indonesia, Joko Widodo bersama dengan para bawahannya gencar menyusun dan mengeksekusi rencana pembangunan di sektor infrastruktur. Hal tersebut dilakukan Jokowi untuk menghilangkan adanya gap antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Beberapa proyek infrastruktur pun mulai dikebut oleh pemerintah, mulai dari pembuatan jalan baru, terminal, stasiun, transportasi hingga proyek listrik 35 ribu megawatt. Namun, proyek-proyek infrastruktur tersebut kerap kali mengalami kendala salah satunya adalah kesulitan untuk menggaet investor.

Melihat kondisi tersebut, Penasehat infrastruktur dari jasa profesional PricewaterhouseCoopers (PWC) Indonesia Julian Smith meminta kepada Presiden Jokowi untuk membeberkan secara detail dan transparan dalam memaparkannya, mulai dari berapa biaya yang akan dikeluarkan hingga kendala apa saja yang akan ditemukan saat pembangunan proyek.

“Tentu bukan hal yang mudah untuk menggaet investor. Tapi kalau pemaparannya dilakukan dengan detai dan transparan ini bisa menjadi daya tarik untuk investor. Karena kan untuk membangun infrastruktur membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jadi harus dijelaskan secara detail agar komitmen lembaga pemerintah bisa tepat,” kata Julian dalam diskusi Indonesian Infrastructure di Fairmont Hotel, Senayan,Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2016).

Julian mengemukakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini harus melihat beberapa faktor dalam pengembangan infrastruktur yakni  perubahan iklim, faktor demografi, tekanan ekonomi global, dan kecenderungan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

“Pemerintah harus melakukan pendekatan selain di kota, juga yang ada di luar Jakarta,” ungkapnya.

Julian menjelaskan, investasi dapat dipercepat dengan memfokuskan pada perbaikan iklim investasi, kepemimpinan strategis yang lebih kuat dan memastikan beberapa proyek percontohan terselesaikan dengan baik sehingga kesuksesan tersebut dapat diterapkan kembali.

"Diperlukan juga koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kemampuan pemerintah menyiapkan proyek dengan baik, dan memastikan bahwa UU Pengadaan Lahan berhasil menjalankan fungsinya," tegasnya.