Suara.com - Presiden Joko Widodo akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penyelundupan dan Pungli. Satgas ini dibentuk di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto yang akan melaporkan langsung ke Presiden.
"Nanti akan dibentuk Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Pungli," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Dia menjelaskan pintu penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia banyak sekali, sampai sekarang praktek penyelundupan barang-barang ilegal dari luar negeri masih marak terjadi. Penyelundupan ini sangat merugikan negara.
"Pintu penyelundupan di Indonesia banyak sekali, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus, banyak tempat-tempat terpencil yang sangat rawan penyelundupan ini. Penyelundupan ini sekarang begitu marak, sehingga merugikan perekonomian nasional," ujar dia.
Selain itu, pungutan liar (Pungli) di sejumlah instansi juga masih marak terjadi. Untuk memberantas itu, Pemerintah akan membentuk sistem pelaporan warga secara online yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh tim Satgas untuk ditindak.
"Demikian pula untuk pemberantasan pungli nanti akan ada sistem-sistem baru yang akan dilakukan, misalnya nanti ada satu sistem pelaporan dari publik tentang suap lewat online. Jadi nanti masyarakat mengetahui atau mengalami pungli, pembelian yang tidak wajar bisa langsung melaporkan lewat online kepada satuan tugas terkait itu dan langsung akan ditangani. Dengan cara itu mudah-mudahan memang pungli akan berangsur-angsur hilang dari budaya kita yang tidak sehat itu," tutur dia.
Dia menjelaskan, ke depan akan terapkan program percepatan pelayanan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK, BPKB dan SKCK. Meski saat ini pelayanan pembuatan SIM dan SKCK sudah lebih cepat dari sebelumnya.
"Tetapi untuk STNK dan BPKB ini mudah-mudahan paling lambat bulan Januari tahun depan juga bisa cepat. Tadi Kapolri sudah menjamin bahwa program percepatan pelayanan publik untuk SIM, STNK, BPKB dan SKCK ini akan lebih cepat lagi. Jadi masyarakat tidak mendapatkan kesulitan untuk mengurus masalah ini," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD