Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Soemarno memastikan dukungan PPP versi kepengurusan Romahurmuziy yang diberikan kepada pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang dianggap sah. Menurutnya pihaknya tidak lagi menerima dukungan dari partai manapun setelah pendaftaran calon ditutup pada 23 September 2016 lalu.
" Ya pas lagi mendaftarkan memang dari kubu sana (Romi) , jadi setelah itu sudah tidak ada lagi. Terakhirkan tanggal 23 September. Tidak ada lagi dukungan baru," kata Soemarno di Polda Metro Jaya, Selasa (18/10/2016).
Dia mengaku pihaknya juga telah memverifikasi semua dukungan partai kepada Paslon termasuk dukungan PPP kubu Romi. Dia memastikan tidak ada lagi dukungan baru yang akan diserahkan kepasa KPUD setelah tahapan penutupan pendaftaran calon. Dengan demikian, adanya dukungan PPP kubu Djan Faridz yang diberikan kepada pasangan penahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat tak lagi bisa diterima KPU DKI.
"Jadi PPP sudah memberikan dukungan pada saat pendaftaran, kami sudah melakukan verifikasi kepengurusannya sah, dukungannya juga sah. Oleh karena itu, kemudian apabila ada di tengah jalan tidak ada lagi pengalihan dukungan, pencabutan atau pemberian dukungan baru. Walaupun ada bentuk dukungan baru tidak bisa diadministrasikan di KPU," kata Soemarno.
Lebih lanjut Soemarno menegaskan polemik dualisme kepengurusan PPP merupakan masalah internal partai.
"Jadi KPU hanya mengenal satu PPP, kalau ada masalah kepengurusan itu masalah internal partai yang bersangkutan. Jadi PPP sudah memberikan dukungan pada saat pendaftaran, kami sudah melakukan verifikasi kepengurusannya sah, dukungannya juga sah," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu