Suara.com - Di tengah ramainya isu akan berlangsung demo besar-besaran di Ibu Kota Jakarta pada Jumat (4/11/2016), muncul poster-poster yang berisi imbauan agar masyarakat jangan terprovokasi dan ikut terpecah belah.
Poster-poster dengan pesan perdamaian tersebut, saat ini, tersebar luas di media sosial.
Salah satu poster mengajak masyarakat Indonesia untuk aksi doa untuk bangsa pada Kamis (3/11/2016) pukul 18.30 sampai selesai.
"Dimanapun anda berada, apapun agama anda, luangkan waktu sejenak untuk memanjatkan doa yang tulus dan terbaik agar bangsa ini diberi kekuatan untuk terhindar dari perpecahan. Tak ada yang lebih baik dari sebuah doa #DoaUntukBangsa," demikian tulisan poster tersebut.
Selain itu, juga tersebar poster-poster dengan gaya bercanda yang intinya tetap mengajak masyarakat jangan mau diprovokasi dengan mengangkat isu agama.
Rencana demonstrasi 4 November mendapat perhatian serius dari pemerintah, DPR, dan organisasi agama.
Sebelum menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pagi tadi, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa demonstrasi merupakan hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak.
Jokowi menambahkan pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.
"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," kata Kepala Negara.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta semua elemen masyarakat jangan membesar-besarkan isu demonstrasi.
"Kita percaya kepolisian sudah siapkan mengantisipasi itu. Kan tiap kali begitu wacananya selalu seperti itu. Nggak usah dibesar-besarkan," kata Hendrawan di Kedai Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).
Menurut Hendrawan ada kalangan yang saat ini sengaja terus menerus menghembuskan isu demo besar-besaran agar pilkada Jakarta terganggu.
"Ini bukan yang pertama, yang begini-begini waktu pilpres juga begini. Seakan akan demokrasi indonesia akan tutup buku," kata dia.
Salah satu alasan demo nanti adalah untuk meminta aparat penegak hukum memproses Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menghina agama.
Hendrawan yang duduk di Komisi XI DPR yakin polisi bertindak profesional menangani kasus itu.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT