Suara.com - Mengapa tempo hari Presiden Joko Widodo hanya mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang demonstrasi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016), sementara mantan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak ditemui. Sikap Presiden tersebut mengundang tanda tanya.
"Kalau dia (SBY) mau dihargai, ketika ditanya ada kertas laporan (TPF Munir), oh ada, ini kertasnya, ayo ngapain, kita bantu, ini tugas saya belum selesai, mari kita kaji, saya turun tangan. Ini yang bikin posisi dia tinggi di mata Jokowi," kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).
Menurut Julius hal itu tidak dilakukan oleh Yudhoyono.
Julius mengatakan jika Yudhoyono ingin dihargai Jokowi, dia harus menyadari betapa banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan era kepemimpinan Yudhoyono kepada pemerintah sekarang.
"Seharusnya kalau Jokowi tidak mau mendekati Prabowo, dan maunya sowan ke dia (SBY), maka dia sebagai Presiden sebelum Jokowi, maka PR dia jangan banyak, selesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang diduga melibatkan Prabowo juga, selesaikan TPF Munir," katanya.
Dengan demikian, menurut Julius, situasinya akan berbeda.
"Karena dia tidak selesaikan, maka mau nggak mau dia sowan langsung kepada pihak langsung yang terkait, yaitu Prabowo, walaupun kita belum konfirmasi apakah (Jokowi ke Prabowo) bicara TPF atau apa, selain berkuda tadi," kata Julius.
"Kami melihat dengan indikator banyaknya tugas yang tidak diselaikan SBY itulah fakta yang merendahkan dan meremehkan dirinya sendiri. Sebab, tentu dengan tidak meninggalkan PR yang banyak ke Jokowi, maka Jokowi akan berterimakasih, sederhana itu. Karena tidak selesaikan, seperti TPF Munir tadi, cuma ditanyakan kertas laporan saja, dia bilang saya tidak tahu, saya tidak ada, saya tidak kemana, jelas meremehkan dirinya sendiri. Jangan salahkan Jokowi juga," Julius menambahkan.
Berita Terkait
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK