Suara.com - Mengapa tempo hari Presiden Joko Widodo hanya mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang demonstrasi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016), sementara mantan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak ditemui. Sikap Presiden tersebut mengundang tanda tanya.
"Kalau dia (SBY) mau dihargai, ketika ditanya ada kertas laporan (TPF Munir), oh ada, ini kertasnya, ayo ngapain, kita bantu, ini tugas saya belum selesai, mari kita kaji, saya turun tangan. Ini yang bikin posisi dia tinggi di mata Jokowi," kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).
Menurut Julius hal itu tidak dilakukan oleh Yudhoyono.
Julius mengatakan jika Yudhoyono ingin dihargai Jokowi, dia harus menyadari betapa banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan era kepemimpinan Yudhoyono kepada pemerintah sekarang.
"Seharusnya kalau Jokowi tidak mau mendekati Prabowo, dan maunya sowan ke dia (SBY), maka dia sebagai Presiden sebelum Jokowi, maka PR dia jangan banyak, selesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang diduga melibatkan Prabowo juga, selesaikan TPF Munir," katanya.
Dengan demikian, menurut Julius, situasinya akan berbeda.
"Karena dia tidak selesaikan, maka mau nggak mau dia sowan langsung kepada pihak langsung yang terkait, yaitu Prabowo, walaupun kita belum konfirmasi apakah (Jokowi ke Prabowo) bicara TPF atau apa, selain berkuda tadi," kata Julius.
"Kami melihat dengan indikator banyaknya tugas yang tidak diselaikan SBY itulah fakta yang merendahkan dan meremehkan dirinya sendiri. Sebab, tentu dengan tidak meninggalkan PR yang banyak ke Jokowi, maka Jokowi akan berterimakasih, sederhana itu. Karena tidak selesaikan, seperti TPF Munir tadi, cuma ditanyakan kertas laporan saja, dia bilang saya tidak tahu, saya tidak ada, saya tidak kemana, jelas meremehkan dirinya sendiri. Jangan salahkan Jokowi juga," Julius menambahkan.
Berita Terkait
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
Film 'Kupilih Jalur Langit' Resmi Tayang di Bioskop Indonesia!
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum