Suara.com - Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan saat ini posisi mantan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bukan lagi sekedar mitra oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun lawan politik.
"Saya hanya bisa katakan untuk sementara Pak SBY hanya sebagai mitra oposisi, tapi naik menjadi seteru politik," ujar Ray di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta, Senin (7/11/2016).
Ray kemudian mengungkit sejarah hubungan politik antara Yudhoyono dan mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang merenggang.
Kemudian dipertegas lagi oleh sikap Jokowi yang menyoroti kasus-kasus yang terjadi pada zaman pemerintahan Yudhoyono. Misalnya kasus Wisma Atlet dan Munir. Kasus Munir memang terjadi pada zaman Megawati, tetapi Tim Pencari Fakta kematian Munir dibentuk zaman Yudhoyono.
"Pertama ada basis historis, PDIP Bu Mega, Demokrat dan sebagainya. Kedua Jokowi sudah berbalas pantun dari kasus Hambalang, kasus TPF Munir," katanya
Sampai kemudian menjelang demonstrasi 4 November, kata Ray, Yudhoyono semakin mempertegas sikap.
"Pak Jokowi nggak menyatakan bahwa Pak SBY yang di balik 4 November, tapi Pak SBY mendefinisikan diri sendiri, padahal bukan dia yang dimaksud Jokowi. Soal bahwa SBY aktor di belakangnya kan medsos, tidak ada dari pihak Istana yang dibicarakan," kata Ray.
"Tapi kemampuan yang Pak SBY katakan bahwa beliau yang dimaksud, memposisiskan seolah dia (SBY) yang dimaksud, itu juga mempertegas Pak SBY mengambil sikap berbeda dengan Jokowi. Kenapa melakukan itu, salah satunya persoalan historis," Ray menambahkan.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan