Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra yang juga Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air Habiburokhman mengatakan akan memboyong dua saksi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ahok dianggap mencemarkan nama baik lewat pernyataan yang menyebutkan bahwa Ahok mendapatkan informasi bahwa sebagian demonstran 4 November dibayar Rp500 ribu per orang.
"Berikutnya kami juga sudah siapkan dua orang saksi, yang juga ikut menonton video tersebut dan juga ikut aksi juga," kata Habiburokhman kepada Suara.com, Jumat (18/11/2016).
Habiburokhman mengatakan dua saksi tersebut akan diajukan ke Bareskrim Polri untuk menyangkal perkataan Ahok.
"Mereka masyarakat biasa yang juga ada di lapangan saat itu," kata dia.
Habiburokhman mengatakan awalnya ACTA mendapatkan telepon dari orang yang merasa kecewa atas pemberitaan media asing ABC News yang memuat pernyataan Ahok. Kedua orang tersebut tadinya ingin melaporkan Ahok, namun Habiburokhman menyarankan agar mereka menjadi saksi saja, pasalnya Herdiansyah didampingi ACTA sudah melapor ke polisi lebih dulu.
"Tadi malam ada orang yang menghubungi kami menanyakan bagaimana caranya untuk ikut jadi pelapor. Kami sarankan daripada repot melaporkan, lebih baik mereka menjadi saksi," kata dia.
Habiburokhman mengatakan akan mendatangi Bareskrim Polri lagi pada awal pekan depan untuk menanyakan perkembangan laporan mereka yang dibuat pada Kamis (17/11/2016) kemarin.
"Senin nanti akan di-follow up, kami akan ke Bareskrim lagi," kata dia.
ACTA melaporkan kasus tersebut dua hasil setelah Ahok menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama, Selasa, 15 November 2016.
Menurut Habiburokhman informasi yang menyebutkan demonstran dibayar Rp500 ribu itu tidak benar.
"Menurut kami ini tidak benar sama sekali soal tuduhan pemberian uang tersebut sedikit aja tidak mungkin, apalagi sebagian besar," kata Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan Herdiansyah melaporkan Ahok karena tidak terima dianggap sebagai demonstran bayaran.
"Pak Herdiansyah ini adalah salah satu peserta demo 411 dan beliau bergerak karena panggilan hati nuraninya, sebagai rakyat Indonesia, dan tidak sama sekali dibayar, jadi kami keberatan dengan pemberitaan tersebut," kata Habiburokhman.
Ketika membuat laporan, mereka juga memberikan barang bukti berupa fotokopi pemberitaan ABC News dan rekaman video Ahok yang mengatakan mendapatkan informasi menyebutkan jika sebagian pendemo 4 November dibayar Rp500 ribu per orang. Mereka juga memberikan bukti foto-foto masa pendemo yang ikut aksi demo 4 November.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO