Aksi Penolakan Ahok-Djarot Dinilai Sebagai Penistaan Demokrasi

Suara.com - Aksi penolakan warga terhadap paslon cagub-cawagub DKI Jakarta, Ahok-Djarot di sejumlah titik di Ibu Kota dianggap sebagai penistaan demokrasi. Sebab, Ahok dan Djarot turun ke lapangan dalam rangka kampanye dan ingin menyampaikan visi dan misi.

"Ini tidak baik di dalam proses berdemokrasi kita. Ini penistaan terhadap demokrasi," kata Tim Sukses dan Relawan Ahokers, Ivan Hoe Semen dalam diskusi bertajuk 'Ahok Effect'di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (19/11/2016).

Menurut Ivan, penistaan demokrasi terjadi bila ada hak-hak orang lain yang terciderai. Karenanya, dia berharap, agar setiap orang yang ingin dihargai haknya harus menghargai orang lain lebih dulu.

"Sebagai contoh, saya sampaikan, ya kalau menurut saya, saya melihat salah satunya penolakan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Kita harus sama-sama taat pada aturan main berdemokrasi. Ketika memang sudah disepakati bersama, kita harus menjaga jangan menuntut hak tapi justru mengabaikan hak orang lain," ujarnya menuturkan.

Dia kemudian menyinggung soal aksi unjuk rasa terkait kasus Ahok pada 4 November lalu. Kata dia, demonstrasi memang dihalalkan di dalam undang-undang.

"Tapi di satu sisi kita harus menjaga persatuan. Kalau terkait dengan penegakan hukum, tentunya saya tidak mau masuk terlalu jauh karena sudah diserahkan pada Polri dan kita percaya Polri independen," katanya.

Aksi penolakan Ahok sebenarnya sudah terjadi ketika dia masih aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah ketika dia ingin meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

Namun, penolakan warga terhadap Ahok makin menjadi-jadi setelah mantan Bupati Belitung Timur itu tersandung kasus penistaan agama. Bahkan, Djarot yang menjadi pasangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 juga ikut ditolak.