Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa menyelenggarakan acara Halaqah Ulama Rakyat dengan tema Tabayyun Konstitusi di Hotel Best Western, Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Pusat, mulai hari ini, Senin (28/11/2016) sampai Selasa (29/11/2016).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan acara ini merupakan bagian dari upayanya untuk mengevaluasi perjalanan negara ini.
"Pertemuan ulama rakyat ini bagian program mengamati konstitusi bangsa kita. Menelaah, mendalami konstitusi bangsa Indonesia. Dalam hal ini evaluasi terhadap sistem demokrasi yang telah berjalan 20 tahun ini," kata Muhaimin.
Menurut catatan Muhaimin ada dua kekurangan dari sistem demokrasi bangsa Indonesia.
"Pertama pemilihan secara langsung telah melahirkan pragmatisme. Dan biaya politik tinggi," ujar Muhaimin.
Atas dua kenyataan itu, menurut Muhaimin, membuat suara pemilih dapat diperjualbelikan sehingga hasil pemilu hanya dimenangkan oleh mereka yang punya duit. Dan sebaliknya, yang tidak punya duit biasanya kalah.
"Ini mau kita evaluasi yang salah di mana. konstitusinya, apa rakyatnya yang pragmatis," tutur Muhaimin.
Jika rakyat yang salah, katanya, rakyat harus didik agar tidak mudah memperjualbelikan hak politik di pemilu. Tapi, jika konstitusi yang salah, konstitusinya harus diubah.
"Karakter money politic bisa dua sisi. Sisi yang salah bisa rakyat pragmatis, mata duitan. Sisi lainnya konstitusi yang harus dibenahi," kata Muhaimin.
Muhaimin berharap kegiatan Halaqah Ulama Rakyat dapat melahirkan rekomendasi.
"Apakah undang-undang diperbaiki, apakah pendidikan politik masyarakat haru terus disempurnakan," kata Muhaimin.
Tag
Berita Terkait
-
Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
-
Murni Dukungan atau Strategi Politik: Apa Sebenarnya di Balik Suara Lantang Prabowo Dua Periode?
-
Ujian Berat Prabowo: PKB dan PAN 'Tes Ombak' Tanpa Gibran, Siapkah Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi?
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak
-
Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya