Presiden Jokowi serukan optimisme perekonomian Indonesia. [Antara]
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
"Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi. Walaupun saat ini dari IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia masih berada di urutan 88, tapi adalah fakta bahwa pemberantasn korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti," kata Jokowi.
Dia membeberkan angka pejabat yang ditangkap dan dipenjara karena terjerat kasus korupsi. Dari data yang ia peroleh terdapat sebanyak 122 anggota DPR-DPRD terkena kasus korupsi, 25 Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah, empat Duta Besar, tujuh komisioner, 17 Gubernur, 51 Bupati dan Wali Kota, 130 pejabat eselon I-III.
"Serta 14 hakim dan jaksa sudah dipenjara karena korupsi. Tapi jangan diberikan tepuk tangan untuk ini," ujar dia.
Menurut Jokowi, ukuran keberhasilan negara dalam pemberantasan korupsi bukan banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili. Namun adalah semakin berkurang jumlah pejabat yang korupsi.
"Menurut saya semakin sedikit yang dipenjara itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi," tutur dia.
Jokowi menceritakan, dirinya pernah ditanya oleh sejumlah congressmen Amerika Serikat mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia merasa agak tersudut dengan pertanyaan itu, mengingat banyaknya koruptor yang ditangkap.
"Pertanyaan saat itu terus terang agak menekan diri saya. Saya merasa, saya jawab saat itu ada sekian orang menteri, ada sekian orang gubernur, ada sekian orang bupati/wali kota, ada sekian anggota dpr-dprd yang sudah dipenjara. Saya tanya di Amerika berapa?" kata dia bercerita.
Kendati begitu, lanjut Jokowi, banyaknya pejabat yang dipenjara karena kasus korupsi bukan lah prestasi bagi Pemerintah. Prestasi yang patut diapresiasi apabila pelayanan publik mudah dan berjalan baik.
"Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semuanya berjalan efektif, karena kalau kita lihat memang dari ease of doing business indeks daya saing kita. Problem daya saing kita sebenarnya ada tiga, pertama berkaitan dengan korupsi, ini ranking pertama. Kedua berkaitan dengan efisiensi birokrasi dan ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur.
Tiga hal ini memang harus kita atasi bersama-sama," jelasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Buka Konferensi Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini
-
Jokowi Minta Dana Desa Tepat Sasaran Kepada Masyarakat
-
Choel Dipanggil KPK, Roy: Publik Bisa Nilai Di Balik Itu Ada Apa
-
Jokowi Kembali Tegaskan Komitmen Deregulasi Sektor Properti
-
Jokowi Kritik Aparat Sipil Negara Tinggalkan Mental Priyayi
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Miris, Masih Ada Orang Tua Pilih Damai Kasus Kekerasan Seksual: DPR Soroti Dampaknya bagi Anak
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam