Presiden Jokowi serukan optimisme perekonomian Indonesia. [Antara]
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
"Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi. Walaupun saat ini dari IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia masih berada di urutan 88, tapi adalah fakta bahwa pemberantasn korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti," kata Jokowi.
Dia membeberkan angka pejabat yang ditangkap dan dipenjara karena terjerat kasus korupsi. Dari data yang ia peroleh terdapat sebanyak 122 anggota DPR-DPRD terkena kasus korupsi, 25 Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah, empat Duta Besar, tujuh komisioner, 17 Gubernur, 51 Bupati dan Wali Kota, 130 pejabat eselon I-III.
"Serta 14 hakim dan jaksa sudah dipenjara karena korupsi. Tapi jangan diberikan tepuk tangan untuk ini," ujar dia.
Menurut Jokowi, ukuran keberhasilan negara dalam pemberantasan korupsi bukan banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili. Namun adalah semakin berkurang jumlah pejabat yang korupsi.
"Menurut saya semakin sedikit yang dipenjara itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi," tutur dia.
Jokowi menceritakan, dirinya pernah ditanya oleh sejumlah congressmen Amerika Serikat mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia merasa agak tersudut dengan pertanyaan itu, mengingat banyaknya koruptor yang ditangkap.
"Pertanyaan saat itu terus terang agak menekan diri saya. Saya merasa, saya jawab saat itu ada sekian orang menteri, ada sekian orang gubernur, ada sekian orang bupati/wali kota, ada sekian anggota dpr-dprd yang sudah dipenjara. Saya tanya di Amerika berapa?" kata dia bercerita.
Kendati begitu, lanjut Jokowi, banyaknya pejabat yang dipenjara karena kasus korupsi bukan lah prestasi bagi Pemerintah. Prestasi yang patut diapresiasi apabila pelayanan publik mudah dan berjalan baik.
"Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semuanya berjalan efektif, karena kalau kita lihat memang dari ease of doing business indeks daya saing kita. Problem daya saing kita sebenarnya ada tiga, pertama berkaitan dengan korupsi, ini ranking pertama. Kedua berkaitan dengan efisiensi birokrasi dan ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur.
Tiga hal ini memang harus kita atasi bersama-sama," jelasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Buka Konferensi Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini
-
Jokowi Minta Dana Desa Tepat Sasaran Kepada Masyarakat
-
Choel Dipanggil KPK, Roy: Publik Bisa Nilai Di Balik Itu Ada Apa
-
Jokowi Kembali Tegaskan Komitmen Deregulasi Sektor Properti
-
Jokowi Kritik Aparat Sipil Negara Tinggalkan Mental Priyayi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Geger Foto Ijazah Jokowi, Roy Suryo Sebut Pria di Dalamnya Bukan Presiden, Tapi Sosok Ini
-
Sukses Intervensi Penurunan Stunting, Gubernur Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Kemenkes
-
Kepala BGN Kena 'Sentil' Komisi IX DPR Soal Proses Pengajuan Tambahan Anggaran ke Kemenkeu
-
KPK Usut Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe, Kemana Mengalir Dana Korupsi Papua Rp1,2 T?
-
Program SMK Go Global Dimulai Akhir Tahun, Pemerintah Kirim Lulusan SMA/SMK Kerja ke Luar Negeri
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan
-
Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Hanya dengan Ayah, Ibu Bekerja di Luar Negeri, Kesepian Jadi Pemicu?
-
Menkeu Purbaya Mendadak Banjir Karangan Bunga: Ompreng MBG dari China Bikin Produsen Lokal Menjerit!
-
Segera Sidang, JPU KPK Limpahkan Perkara Eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting Dkk ke PN Medan
-
Komnas HAM Dorong Revisi UU untuk Atasi Pelanggaran HAM, Diskriminasi, dan Kekerasan Berbasis Gender