Presiden Jokowi serukan optimisme perekonomian Indonesia. [Antara]
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
"Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi. Walaupun saat ini dari IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia masih berada di urutan 88, tapi adalah fakta bahwa pemberantasn korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti," kata Jokowi.
Dia membeberkan angka pejabat yang ditangkap dan dipenjara karena terjerat kasus korupsi. Dari data yang ia peroleh terdapat sebanyak 122 anggota DPR-DPRD terkena kasus korupsi, 25 Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah, empat Duta Besar, tujuh komisioner, 17 Gubernur, 51 Bupati dan Wali Kota, 130 pejabat eselon I-III.
"Serta 14 hakim dan jaksa sudah dipenjara karena korupsi. Tapi jangan diberikan tepuk tangan untuk ini," ujar dia.
Menurut Jokowi, ukuran keberhasilan negara dalam pemberantasan korupsi bukan banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili. Namun adalah semakin berkurang jumlah pejabat yang korupsi.
"Menurut saya semakin sedikit yang dipenjara itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi," tutur dia.
Jokowi menceritakan, dirinya pernah ditanya oleh sejumlah congressmen Amerika Serikat mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia merasa agak tersudut dengan pertanyaan itu, mengingat banyaknya koruptor yang ditangkap.
"Pertanyaan saat itu terus terang agak menekan diri saya. Saya merasa, saya jawab saat itu ada sekian orang menteri, ada sekian orang gubernur, ada sekian orang bupati/wali kota, ada sekian anggota dpr-dprd yang sudah dipenjara. Saya tanya di Amerika berapa?" kata dia bercerita.
Kendati begitu, lanjut Jokowi, banyaknya pejabat yang dipenjara karena kasus korupsi bukan lah prestasi bagi Pemerintah. Prestasi yang patut diapresiasi apabila pelayanan publik mudah dan berjalan baik.
"Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semuanya berjalan efektif, karena kalau kita lihat memang dari ease of doing business indeks daya saing kita. Problem daya saing kita sebenarnya ada tiga, pertama berkaitan dengan korupsi, ini ranking pertama. Kedua berkaitan dengan efisiensi birokrasi dan ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur.
Tiga hal ini memang harus kita atasi bersama-sama," jelasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Buka Konferensi Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini
-
Jokowi Minta Dana Desa Tepat Sasaran Kepada Masyarakat
-
Choel Dipanggil KPK, Roy: Publik Bisa Nilai Di Balik Itu Ada Apa
-
Jokowi Kembali Tegaskan Komitmen Deregulasi Sektor Properti
-
Jokowi Kritik Aparat Sipil Negara Tinggalkan Mental Priyayi
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
800 Polantas Bakal Dikerahkan Blokade Sudirman-Thamrin di Malam Tahun Baru 2026
-
Kapuspen TNI: Pembubaran Massa di Aceh Persuasif dan Sesuai Hukum
-
Jangan Terjebak, Ini Skema Rekayasa Lalin Total di Sudirman-Thamrin Saat Malam Tahun Baru 2026
-
Viral Dosen UIM Makassar, Ludahi Kasir Perempuan Gegara Tak Terima Ditegur Serobot Antrean
-
Jadi Wilayah Paling Terdampak, Bantuan Akhirnya Tembus Dusun Pantai Tinjau Aceh Tamiang
-
Elite PBNU Sepakat Damai, Gus Ipul: Di NU Biasa Awalnya Gegeran, Akhirnya Gergeran
-
Ragunan Penuh Ribuan Pengunjung, Kapolda: 151 Polisi Disiagakan, Copet Nihil
-
Tolak UMP 2026, Buruh Bakal Gugat ke PTUN dan Kepung Istana
-
Kecelakan Hari Ini: Motor Kebut Tabrak Viar Pedagang Tahu Bulat di Kalimalang, Satu Pemuda Tewas
-
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2026: Masa Gaji Bank di Sudirman Kalah dari Pabrik Panci Karawang