Suara.com - Di negara penganut sistem demokrasi, biasanya biaya politik lebih mahal dibanding yang menganut sistem kenegaraan yang lain. Hal ini seringkali membuat para kontestan politik, baik di pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah, kelabakan dalam mengumpulkan dana untuk memuluskan tujuan.
Tak terkecuali di pilkada Jakarta, tiga pasangan kandidat harus bahu membahu menggalang dana kampanye.
Rupa-rupa cara dipakai untuk menghimpun dana. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, caranya dengan membuka kegiatan makan bersama, dimana setiap peserta harus membayar.
"Mungkin mirip-mirip kayak dinner gitu lho. Kami transparanlah, kalau satu mejanya cuma bisa dijual Rp3 juta, jangan di-create-create gede gitulah," kata Sandiaga di posko kampanye, Jalan Cicurug, nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).
Sandiaga kemudian menceritakan pengalaman menggalang dana yang rencananya akan diterapkan dalam waktu dekat.
"Satu meja itu misal isinya 10, kan ada cost-nya makan di restoran mahal atau dimana-mana, itu antara Rp100 sampai Rp15 ribu. Kalau dijual let's say Rp200 ribu-lah, dijual misalnya Rp1 juta, kan untungnya Rp800 ribu, kali 10 dikali 8 juta," ujar Sandiaga.
"Kalau jumlahnya 50 ya kali 8 juta. Terus berapa kali. Harusnya ini diitung dong sama wartawan. Sampai nggak sama dana yang dilaporkan? Simple," Sandiaga menambahkan.
Sandiaga mengatakan akan menggelar kegiatan serupa sesering mingkin.
"Jangan sampai kumpulin orangnya lebih mahal daripada dana yang dikumpulkan. Nanti nombok," kata Sandiaga.
Kemarin, pasangan nomor urut tiga ini mengumumkan hasil penggalangan dana kampanye. Totalnya mencapai Rp19,08 miliar.
"Pada hari ini kami mengumumkan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sumbangan pasangan Anies-Sandi. Hingga saat ini per tanggal 30 November sumbangan itu totalnya, Rp19,08 miliar," kata Sandiaga dalam jumpa pers di posko Cicurug, nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).
Sandiaga menyebut sumber uang tersebut dari lima pihak. Dari kas Sandiaga sendiri sekitar Rp17,2 miliar. Sementara dari Anies sekitar Rp400 Juta.
"Ini adalah breakdownnya, darimana saja, bisa kita lihat, Gerindra, Rp0,75 miliar, PKS, Rp0,35 miliar, dan badan usaha, Rp0,36 miliar," katanya.
Sandiaga menambahkan sekitar Rp19,03 miliar dana sudah dipakai untuk kampanye. Dana, antara lain dipakai untuk pengadaan peralatan (satu persen).
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka