Gedung Mahkamah Konstitusi [Suara.com/Adhitya Himawan]
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani meminta Mahkamah Konsitusi (MK) agar tidak berpolitik dengan menunda-nunda proses pembacaan putusan yang menyangkut rasa keadilan masyarakat.
Sebab cara MK berpolitik terlihat dari keberpihakan dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan internal mereka, tetapi sisi lain menunda-nunda pembacaan putusan yang berkaitan dengan pihak eksternal. “Kami sebagai akademisi maupun institusi secara kelembagaan telah mendorong MK agar membuat mekanisme dan penjadwalan yang lebih jelas dalam membuat keputusan agar keadilan tidak tersandera,” ujar Hasani dalam keterangan tertulis, Minggu (18/12/2016).
Salah satu kasus yang hingga kini belum diputuskan MK terkait uji materi pasal 70 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur ketentuan cuti bagi petahana yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Namun hingga 4 bulan ini, MK belum juga membuat keputusan terkait gugatan Basuki ini. “Saya tidak tahu progres sidangnya sampai di fase mana. Apakah proses persidangan sudah selesai, termasuk pemeriksaaan saksi-saksi ahli. Sepanjang yang saya simak, proses persidangan sudah hampir selesai dan MK tinggal mengambil keputusan pada tingkat Majelis Permusyawaratan Hakim untuk selanjutnya dibacakan dalam sidang MK,” terangnya
Dia menjelaskan ini pada beberapa proses persidangan, maupun putusan di MK yang ditangani secara cepat. Salah satu contohnya menyangkut kepentingan sendiri terkait usia hakim MK.
Putusan yang dibuat MK sangat amat cepat. Sementara, ada perkara yang sudah diputus, tetapi harus menunggu berbulan-bulan untuk dibacakan hasil putusandi sidang MK. “Jadi, semua harus mengedepankan asas keadilan,” tuturnya.
Kendati demikian, dia mengaku tidak ada keharusan kapan MK harus memutuskan perkara ini. Sebab, dalam hukum acara MK, tidak diatur secara rigit. “Namun yang menjadi konsen kita, semakin anda menunda-nunda membacakan putusan, sama saja menunda-nunda keadilan (justice delay),” tuturnya.
”Kita memang mengkritik MK karena tidak ada kepastian dan ketepatan waktu berapa lama setelah proses pemeriksaan itu selesai kemudian sebuah perkara bisa diputuskan,” jelasnya.
Dia melihat, tidak ada alasan lain dibalik penundaan putusan uji materi UU Pilkada selain alasan mormatif.
Sebab, kalaupun putusan ini dikabulkan atau tidak,dampaknya baik pemohon maupun termohon tidak ada. Demikian juga terhadap calon-calon lain yang sedang menjalani cuti kampanye. “Berdasarkan karakter putusan MK dalam konteks kasus ini, kalaupun MK mengabulkan, pasti akan diberlakukan pada waktu yang akan datang dan bukan musim pilkada sekarang. Artinya, putusan berlaku surut,” imbuhnya.
Artinya jelas Hasani, kalau Basuki sudah cuti karena statusnya sebagai terdakwa lalu diberhentikan sementara maka sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap putusan itu.
Sejauh ini, Kemendagri belum merilis surat terkait pemberhentian sementara Basuki. Tetapi normanya, kata Hasani, pemberhentian sementara harus dilakukan jika menyandang status terdakwa. Statusnya bisa dipulihkan kembali jika sudah ada keputusan tetap.
“Jadi, ini soal waktu. Dan pak Ahok sudah menjalani cuti. Dan ini tidak ada hubungannya dengan uji materi di MK. Karena pengujian di MK sesuatu yang normal dan bukan soal Basuki. Tetapi, hak petahana untuk menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Kemenkes soal Komentar Nakes ke Mendiang Yusrizal: Empati di Medsos Bagian dari Profesionalisme
-
5 Ampoule Korea Anti-Aging Bikin Kulit Kencang dan Awet Muda
-
Kejagung Siap Hadapi Praperadilan Febrie Adriansyah, Sebut Itu Hak Tersangka
-
Sunscreen untuk Melasma di Usia 40 Tahun, 4 Rekomendasi Ini Bantu Lindungi Kulit dari Flek Hitam
-
Pendapatan Negara di Lampung Tembus Rp6,19 Triliun di Semester I 2026
-
Dear Suporter Garuda! Rizky Ridho Kirim Pesan Tegas Usai Kekalahan Memalukan Indonesia
-
EDF Matikan Reaktor Nuklir Prancis Akibat Kekeringan Parah Sungai Meuse dan Moselle
-
Tangan Terikat dan Kaki Hilang, Pelaku Mutilasi Sadis di Depok Akhirnya Tertangkap!
-
Dari Reruntuhan Menuju Harapan, Kisah SDN Kebayoran Lama Selatan 09
-
Akal Bulus Infantino Pertahankan Jabatan Dibongkar PSSI-nya Yordania: Dia Tukang Peras!