Suara.com - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air Nurhayati berharap proses hukum kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahjaja Purnama (Ahok) berjalan seadil-adilnya.
ACTA akan mengawal proses peradilan ini agar supremasi hukum dapat ditegakan dengan baik. Serta, menjadikan hukum menjadi panglima tertinggi dengan tidak tebang pilih dalam menentukan siapa yang bersalah dan mendapatkan sanksi.
"Kita harap (Ahok) diihukum seadil-adilnya sesuai dengan unsur yang ada karena bukti kan sudah cukup dan nanti tinggal lihat dari saksi-saksi," kata dia di sela-sela acara diskusi Dialog Kebangsaan dengan tema 'Menjaga Keutuhan NKRI dengan Menjadikan Hukum Sebagai Panglima Tertinggi di Indonesia' di Ruang Teater Lantai 4 Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Dia tidak mau berandai-andai tentang proses Pemilihan Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 yang sedang berjalan. Di mana, Ahok menjadi salah satu peserta dalam Pilkada yang bakal digelar pada Februari 2017 nanti.
"Kita lihat saja. Kita tidak bisa memprediksi hasilnya," kata Nurhayati.
Dia pun tidak mau berandai-andai apakah Ahok akan ikut dalam Pilkada DKI Jakarta hingga tuntas atau tidak. Sebab, menurutnya, hal itu tergantung dari hasil peradilan nanti.
"Kita lihat proses dulu, apakah dinyatakan bebas atau bersalah," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO