Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Minggu (25/12) akan meninjau kondisi pascabanjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memastikan kebutuhan para korban terpenuhi.
"Saya Insya Allah besok akan berangkat ke Bima dan mungkin bisa masuk ke sana baru Senin pagi," ujar Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Mensos saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan untuk menyerahkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).
Mensos mengatakan, tim Kementerian Sosial pada hari kedua sudah diterjunkan ke Bima. Hari Sabtu, ada lagi tim diberangkatkan yang akan berkoordinasi dengan BPBD Bima, karena yang melakukan pendataan adalah BPBD dengan tim bupati setempat.
Dia menambahkan, dalam penanganan bencana alam dan sosial bupati bisa menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 100 ton dan gubernur bisa mengeluarkan hingga 200 ton.
"Jika CBP yang dikeluarkan gubernur sudah habis, maka di atas 200 ton menjadi kewenangan dari Menteri Sosial," ujar Mensos.
CBP bisa dikeluarkan, kata Mensos, setelah kepala daerah baik bupati atau gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan kondisi darurat di daerah tersebut, baik bencana alam maupun sosial.
Terkait dengan jaminan hidup (jadup), bisa didistribusikan kepada para korban bencana per jiwa Rp10 ribu maksimal 90 hari, setelah proses masa tanggap darurat selesai dilakukan.
"Untuk jadup bisa diberikan kepada para korban bencana per jiwa Rp 10 ribu x 90 hari, setelah proses masa tanggap darurat selesai dilakukan. Begitu juga dengan penanganan di daerah Bima, NTB dan korban gempa di Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen, Provinsi Aceh," ujarnya.
Anggaran yang digunakan dalam penanganan bencana, berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan yang berhak mencairkan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Anggaran untuk penanganan bencana berada di Kemenkeu. Sedangkan, tugas Kementerian Sosial, salah satunya adalah support melalui CBP tersebut," jelas Mensos.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB melansir sebanyak 105.758 jiwa penduduk di Kota Bima terkena dampak banjir bandang yang terjadi pada Rabu (21/12) dan Jumat (23/12).
"Jumlah keseluruhan yang terkena dampak banjir lima Kecamatan (33 kelurahan) penduduk 105.758 jiwa dan mengungsi sebanyak 104.378 jiwa," kata Kepala BPBD NTB Mohammad Rum di Mataram, Sabtu. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek