Suara.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menindak lanjuti pengaduan Ormas FPI atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Polisi Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charlian dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa mengatakan Komisi III akan meminta pertanggungjawaban Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas tindakan anak buahnya itu.
"Tanggal 31 Januari ada Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, masalah yang dibicarakan FPI hari ini akan dipertanyakan dalam rapat tersebut," kata Desmond usai menerima perwakilan FPI, di DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Tidak hanya soal FPI, Desmon menerangkan, rapat dengan Kapolri nanti juga akan membahas banyak hal. Di antaranya soal anggaran, kebijakan kepolisian dan persoalan hukum yang sedang ditangani Polri.
Desmon menambahkan, Komisi III juga akan menghadirkan Iriawan dan Anton. Hal itu untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Sebab, FPI menyebut kedua Kapolda itu melakukan pelanggaran hukum.
"Apa yang dilaporkan FPI ini kita klarifikasi dengan apa yang terjadi dengan suasana sebenarnya. Maka usulan anggota tadi ingin menghadirkan Kapolda Metro dan Kapolda Jawa Barat," tutur Politikus Gerindra itu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya