Menko PMK Puan Maharani [suara.com/Oke Atmaja]
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani baru mendengar kabar ibunya, Megawati Soekarnoputri, dipolisikan dengan tuduhan menodai agama.
"Sama siapa, saya belum dengar," kata Puan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Megawati dilaporkan oleh pengurus LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman, ke Bareskrim Polri pada Senin (23/1/2017). Dia menganggap pidato Megawati saat peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, pekan lalu, mengandung unsur penodaan agama.
"Sama siapa, saya belum dengar," kata Puan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Megawati dilaporkan oleh pengurus LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman, ke Bareskrim Polri pada Senin (23/1/2017). Dia menganggap pidato Megawati saat peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, pekan lalu, mengandung unsur penodaan agama.
Puan menyarankan wartawan untuk meminta tanggapan atas kasus tersebut ke DPP PDI Perjuangan.
"Tanya sama partai kalau itu, tanya pak sekjen," ujar dia.
Puan mengatakan masalah ini tidak ada kaitan dengan dirinya.
"Ini mah bukan urusan anak ibu, ini urusan substansi pidato," tutur dia.
Laporan LSM tersebut bernomor LP/79/I/2017/Bareskrim. Dalam laporan itu, Megawati dianggap melanggar Pasal 156 dan atau 156 a KUHP.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira heran dengan langkah LSM tersebut.
Menurut Andreas seharusnya mereka mempelajari secara benar substansi pidato Megawati.
"Apanya yang penistaan? Saya kira yang melaporkan itu tidak memahami persoalan, isi dari pidato itu. Suruh pelajari dululah pidato itu. Kita sih siap aja. Cuma ya, apa ya, jadi terlalu naif," kata Andreas di gedung DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Puan Blak-blakan Soal Aturan Masuk DPR: 'Kayak ke Rumah Kalian, Tok Tok Tok.. Assalamualaikum'
-
Puan Maharani Respons Pembatasan Titik Reses DPR: Anggaran Berpotensi Dipangkas
-
Puan Maharani Buka Suara soal Putusan MKD Terkait Anggota DPR Nonaktif: Hormati dan Tindak Lanjuti
-
RUU Perampasan Aset Belum Juga Dibahas, Begini Jawaban Puan Maharani
-
Gubernur Riau Terjaring OTT, Begini Reaksi Ketua DPR Puan Maharani
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta